Gus Hilman Dorong BOS untuk PTS: Wujud Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

Baca Juga

Gus Hilman, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, menegaskan dukungannya terhadap usulan pemberian Bantuan Operasional (BOS) untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

“Selama ini, perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, jumlah mahasiswa di PTS juga sangat besar. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara PTN dan PTS. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan yang setara,” tegas legislator yang akrab disapa Gus Hilman, Rabu (10/09/2025).

Gus Hilman menjelaskan bahwa realisasi BOS untuk PTS akan meringankan beban mahasiswa sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan kampus. Menurutnya, banyak mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang menjadikan PTS sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Dengan adanya BOS, PTS bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan, fasilitas, dan kurikulum. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh mahasiswa,” ujarnya.

Selain memperjuangkan BOS untuk PTS, Gus Hilman juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen, terutama dosen non-ASN yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa dosen adalah ujung tombak pendidikan tinggi dan kualitas mereka sangat menentukan kualitas lulusan.

“Pemerintah harus menaikkan tunjangan profesi dosen non-ASN pada tahun depan. Jangan sampai dosen di PTS yang sudah bekerja keras justru tertinggal kesejahteraannya dibandingkan dosen di PTN. Jika dosennya sejahtera, maka proses belajar-mengajar akan lebih optimal,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Gus Hilman berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa, dosen, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa hanya bertumpu pada PTN, melainkan harus melibatkan PTS yang jumlahnya lebih banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri.

“Kita harus memastikan keadilan dalam pendidikan tinggi. PTS punya peran strategis, dan sudah seharusnya diberikan perhatian yang sama. Saya akan terus mengawal agar BOS untuk PTS bisa direalisasikan tahun depan,” pungkasnya. (Had)