Fraksi NasDem DPRD Sumenep Desak Pemerintah Serius Perhatikan Kepulauan: Pulau Masalembu Butuh Listrik dan Ambulans Laut

Baca Juga

Ahmad Juhairi, Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sumenep saat menyerahkan pandangan pandangan umum kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H.Zainal Arifin dalam Sidang Paripurna.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Sumenep – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan di wilayah kepulauan yang dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan daratan. Dalam pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi NasDem mendorong agar kebijakan anggaran tahun depan benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial tanpa manfaat nyata.

Salah satu persoalan utama yang disorot Fraksi NasDem adalah belum teralirinya listrik di Pulau Masalembu. Hingga kini, masyarakat di pulau yang berada di tengah Laut Jawa tersebut masih hidup tanpa pasokan listrik dari pemerintah. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat kebutuhan energi menjadi syarat mutlak untuk menunjang kehidupan dan aktivitas ekonomi warga.

Selain masalah listrik, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penyediaan ambulans laut sebagai sarana vital bagi masyarakat kepulauan. Pasalnya, selama ini warga harus mengeluarkan biaya hingga belasan juta rupiah untuk menyewa perahu setiap kali terjadi keadaan darurat, seperti pemulangan jenazah atau membawa pasien ke rumah sakit di daratan.

“Daripada mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk event yang tidak jelas kemanfaatannya, lebih baik dialokasikan untuk penyediaan ambulans laut yang benar-benar urgen keberadaannya,” tegas Ahmad Juhairi, juru bicara Fraksi NasDem, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (08/10/2025).

Di sisi lain, Fraksi NasDem menilai sektor kelautan dan perikanan Sumenep memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal. Kekayaan laut yang melimpah seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat, namun keterbatasan infrastruktur dan kurangnya fokus kebijakan membuat potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan.

“Sumenep punya kekayaan laut melimpah, tapi tanpa dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang baik, potensi itu sulit memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” sambung Juhairi.

Karena itu, Fraksi NasDem mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Evaluasi ini penting agar penyusunan APBD 2026 lebih efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di kepulauan.

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal. Menurut mereka, masalah pembangunan di Sumenep bukan hanya karena minimnya anggaran, tetapi karena pengawasan yang tidak maksimal, sehingga hasilnya belum terlihat nyata di lapangan.

“Sering kali anggaran besar tidak menghasilkan capaian signifikan karena pengawasan yang lemah. Ini harus dibenahi agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan,” tegasnya lagi.

Rapat Paripurna yang membahas pandangan umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim.

Fraksi NasDem berharap, masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep agar kebijakan pembangunan ke depan lebih merata, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan. (Yud/Had)