 |
| Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI.(Dok/Istimewa). |
“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke dapur makan bergizi,” ujar Nurhadi, Selasa (7/10/2025).
Namun, di balik apresiasi itu, Nurhadi memberikan catatan penting. Ia mengingatkan agar Kemhan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang selama ini menjalankan program MBG.
Menurutnya, semangat baik itu harus berjalan sesuai koridor sistem kesehatan nasional dan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang,” tandas politisi Partai NasDem itu.
Nurhadi menilai, distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut keselamatan publik. Karena itu, setiap produk yang dikonsumsi masyarakat harus melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat.
“Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Jakarta. Penyaluran dilakukan pada Rabu (1/10/2025) sebagai bagian dari dukungan Kemhan terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dan peringatan HUT ke-80 TNI.
Multivitamin bernama Vitarma itu merupakan produksi Pusat Farmasi Pertahanan, yang berada di bawah Pabrik Obat Pertahanan Negara milik Kemhan. Selain itu, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk didistribusikan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.
Meski mendukung penuh niat baik Kemhan, Nurhadi menekankan agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara lembaga sipil dan militer. Ia menegaskan bahwa urusan kesehatan masyarakat tetap menjadi ranah kementerian teknis.
“Peran TNI dalam mendukung distribusi bisa saja dilakukan, tetapi sebatas dukungan logistik, bukan menggantikan fungsi teknis lembaga kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas distribusi agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah harus membuka data penerima manfaat secara jelas dan memastikan setiap rantai distribusi berada di bawah kendali lembaga yang kompeten,” terang Nurhadi.
Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI itu mengingatkan bahwa ketahanan kesehatan rakyat tidak cukup dibangun dengan program jangka pendek. Menurutnya, diperlukan penguatan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan, aman, dan terpercaya.
“Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat harus berbasis pada regulasi yang jelas, kajian ilmiah yang matang, dan koordinasi lintas sektor yang transparan,” pungkasnya. (Had)
Komentar