Porprov Babel 2026 Menuai Polemik, Banyak Cabor Tak Masuk Daftar Pertandingan

Baca Juga

Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Babel, Mehoa.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Pangkalpinang— Keputusan panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Bangka Belitung (Babel) tahun 2026 untuk hanya mempertandingkan 18 cabang olahraga (cabor) menuai protes keras dari sejumlah pengurus cabor yang tidak masuk daftar. Mereka menilai keputusan tersebut tidak transparan dan berpotensi merugikan banyak atlet yang sudah lama berlatih untuk ajang tersebut.

Beberapa cabor seperti tenis meja, panjat tebing, wushu, sepak takraw, dan barongsai menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan kekecewaan. Pasalnya, meski sudah melaksanakan kejuaraan daerah (Kejurda) sebagai salah satu syarat keikutsertaan, cabang-cabang tersebut tetap tidak terdaftar dalam Porprov 2026.

Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Babel, Mehoa, yang juga anggota DPRD Provinsi Babel, mengaku kecewa dengan keputusan panitia. Ia menilai bahwa Porprov seharusnya menjadi ajang pembinaan dan pemersatu insan olahraga, bukan arena yang menimbulkan diskriminasi antar cabang.

“Kami tidak menuntut bonus besar atau dana tambahan. Kami hanya minta kesempatan yang adil bagi semua atlet untuk berkompetisi. Jangan sampai semangat olahraga malah dipadamkan karena keputusan yang tidak berpihak,” tegas Mehoa.

Menurutnya, banyak atlet yang telah berlatih bertahun-tahun untuk tampil di Porprov, namun kesempatan itu sirna akibat keputusan administrasi yang dinilai tertutup dan tidak akuntabel.

“Kalau syaratnya Kejurda, kami juga sudah melaksanakan. Kenapa tetap tidak masuk?” tambah Mehoa, mempertanyakan dasar penetapan 18 cabor tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, para pengurus cabor yang dicoret berencana menggelar pertemuan di Café 86 Semabung, Pangkalpinang, Sabtu malam (18/10). Pertemuan tersebut akan membahas sikap bersama dan langkah strategis, termasuk rencana audiensi resmi ke Gubernur Babel, DPRD Babel, dan KONI Babel, serta menyampaikan salinan tuntutan ke KONI kabupaten/kota.

Mehoa menambahkan, dirinya mengambil alih kepemimpinan FOBI untuk memastikan organisasi itu dapat merespons cepat persoalan seperti ini. Namun, jika ketidakadilan terus berlanjut, ia menyatakan siap mundur dari jabatannya.

“Saya ambil alih FOBI supaya bisa bergerak cepat agar kami bisa ikut Porprov. Tapi kalau seperti ini, tidak ada asas keadilan, saya lebih baik mengundurkan diri saja sebagai Ketua FOBI kalau diperlakukan tidak adil,” ujarnya.

Panitia Porprov VII Babel telah menetapkan 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, di antaranya: atletik, pencak silat, menembak, taekwondo, renang, bulutangkis, karate, tenis, bola basket, sepak bola putra, biliar, catur, drum band, panahan, bola voli/voli pasir, tinju, balap sepeda, dan gulat.

Namun, dua di antaranya, biliar dan voli/voli pasir, masih harus memenuhi syarat dengan menggelar Kejurda atau Kejurprov pada tahun 2025 sebelum dinyatakan resmi ikut serta.

Kekecewaan para pengurus cabor berpusat pada dua hal: minimnya transparansi dalam proses seleksi cabor dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap cabang yang aktif membina atlet.

Jika persoalan ini tidak segera ditanggapi, keputusan KONI dan Pemprov Babel dinilai berpotensi memicu ketegangan berkepanjangan di kalangan pelaku olahraga daerah.

Para pengurus berharap pemerintah daerah dan KONI Babel segera melakukan evaluasi terbuka terhadap keputusan tersebut, agar Porprov benar-benar mencerminkan semangat sportivitas, pemerataan kesempatan, dan penghargaan terhadap kerja keras seluruh cabang olahraga.

“Tuntutan kami sederhana, hanya soal keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap perjuangan atlet daerah. Porprov seharusnya menjadi kebanggaan bersama, bukan sumber kekecewaan,” pungkas Mehoa. (Tim)