 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). |
Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, meminta pemerintah lebih cermat menimbang manfaat strategis keanggotaan tersebut bagi kepentingan nasional.
Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, menilai perbedaan pandangan masyarakat merupakan bagian dari aspirasi demokratis yang patut diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif internasional perlu dikaji mendalam agar tidak bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
“Pemerintah harus memastikan setiap keputusan benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Ning Lia dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).
Ia menilai nilai iuran yang sangat besar membuka ruang kajian alternatif pemanfaatan anggaran yang berdampak langsung bagi ekonomi nasional.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah penguatan sektor pariwisata dan ekonomi rakyat.
“Dana tersebut bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur menuju destinasi wisata, subsidi avtur agar tiket pesawat domestik lebih terjangkau, serta penguatan konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Menurut Ning Lia, kebijakan itu berpotensi meningkatkan transaksi ekonomi daerah.
Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan sektor perhotelan, UMKM, dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, Ning Lia menegaskan partisipasi Indonesia di forum internasional tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya petisi di platform Change.org yang mendesak pemerintah meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Petisi ini menjadi sinyal kegelisahan publik terhadap arah kebijakan global yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada Palestina,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kondisi fiskal nasional masih menghadapi tantangan.
Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan anggaran besar untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis serta penanganan dampak bencana di sejumlah daerah.
“Rp16 triliun setara dengan iuran Indonesia selama ratusan tahun di Sekretariat ASEAN atau puluhan tahun di PBB. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyarankan agar Indonesia tidak tergesa-gesa menyetorkan dana besar sebagai iuran permanen Board of Peace.
Ia menilai Indonesia sebaiknya menjadi anggota biasa terlebih dahulu sambil mencermati arah, tujuan, dan akuntabilitas forum tersebut.
Sementara itu, Jaringan Gusdurian Indonesia mendesak pemerintah menarik diri dari Board of Peace.
Organisasi tersebut menilai badan internasional itu berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi.
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menyebut Board of Peace lebih mencerminkan kepentingan geopolitik Amerika Serikat.
“Inisiatif ini diklaim sebagai upaya penyelesaian konflik Palestina, tetapi disusun tanpa konsultasi dengan otoritas Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Alissa juga menilai Board of Peace tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas.
Kondisi tersebut dikhawatirkan melemahkan peran lembaga resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Rencana ini berisiko melahirkan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina,” tegasnya. (Red)
Komentar