 |
| Fraksi Partai NasDem DPR RI yang diwakili oleh Thoriq Majiddanor (Jiddan) dan Cindy Monica menerima aspirasi mahasiswa Sumatra Barat (Sumbar) yang diwakili DPRD Sumbar. (Dok/Istimewa). |
Penyerahan dokumen aspirasi dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumbar kepada Fraksi Partai NasDem DPR RI yang diwakili oleh Thoriq Majiddanor (Jiddan) dan Cindy Monica di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jiddan yang juga merupakan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diproses melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.
“Kami akan menerima semua aspirasi yang disampaikan. BAM memang memiliki keterbatasan kewenangan, tetapi kami bisa meneruskan secara langsung kepada mitra-mitra terkait apa yang menjadi tuntutan dan meminta jawaban dari mereka,” kata Jiddan.
Menurutnya, Fraksi Partai NasDem memandang aspirasi masyarakat, termasuk suara mahasiswa, sebagai bagian penting dalam fungsi pengawasan serta upaya perbaikan kebijakan publik. Karena itu, setiap masukan yang masuk melalui BAM DPR RI akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Jiddan meminta seluruh tuntutan mahasiswa disampaikan secara lengkap dan rinci agar dapat diteruskan kepada instansi terkait serta memperoleh jawaban yang jelas dan terukur.
“Silakan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk meneruskannya dan memberikan jawaban kepada masyarakat maupun mahasiswa di Sumatra Barat,” ujarnya.
Ia juga memastikan koordinasi akan segera dilakukan bersama pimpinan dan anggota BAM DPR RI guna mempercepat proses tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang telah diterima.
“Kami akan memberikan jawaban secepat mungkin. Tentunya kami akan berdiskusi dengan pimpinan BAM dan anggota BAM lainnya untuk memberikan solusi yang terbaik,” tegasnya.
Dalam dokumen yang diterima Fraksi NasDem DPR RI, mahasiswa Sumatra Barat yang tergabung dalam Aliansi BEM SB menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. Di antaranya evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pembatalan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, serta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi nasional.
Penerimaan aspirasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Fraksi Partai NasDem untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR RI, NasDem menegaskan kesiapannya menjembatani berbagai suara publik agar dapat tersampaikan kepada pemerintah dan mendapatkan respons yang jelas serta terukur. (Red)
Komentar