 |
Mohammad Nur Fahmi Setyo Aji, PC PMII Banyuwangi. (Dok/Istimewa) |
Namun, pelaksanaan penutupan ini tidak disertai dengan langkah mitigasi lalu lintas yang optimal. Akibatnya, dua jalur alternatif—yakni Jalur Lintas Utara via Situbondo dan Jalur Lintas Ijen melalui kawasan pegunungan—mengalami kemacetan panjang. Antrean kendaraan terjadi sejak pagi hari, melibatkan kendaraan pribadi, truk logistik, hingga angkutan umum, sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.
Merespons situasi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi menyampaikan keprihatinan dan mendorong evaluasi atas kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut PMII, penutupan total tanpa persiapan matang justru menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
“Kami menilai proyek revitalisasi ini belum menyentuh akar persoalan konektivitas di wilayah selatan Jawa Timur. Perbaikan yang bersifat permukaan tidak cukup jika tidak diiringi dengan perencanaan jangka panjang yang strategis,” ujar Mohammad Nur Fahmi Setyo Aji, perwakilan PMII Banyuwangi.
Fahmi juga menyoroti bahwa besarnya anggaran yang digunakan dalam proyek ini belum sebanding dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Lebih lanjut, PMII Banyuwangi mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, untuk meninjau ulang prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah selatan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah percepatan penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.
“Pembangunan JLS sangat penting, bukan hanya untuk memperluas konektivitas, tapi juga sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah,” tambahnya.
PMII Banyuwangi juga menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah kebijakan infrastruktur agar lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi fisik semata, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Kami berharap kebijakan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada pencitraan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Fahmi.
Hingga berita ini diturunkan, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah titik jalur alternatif. Aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan terus melakukan upaya pengaturan lalu lintas, termasuk sistem buka-tutup di titik-titik padat. Masyarakat diimbau untuk merencanakan ulang perjalanan dan terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi pemerintah. (Red)
Komentar