 |
| Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Probolinggo.(Dok/Istimewa). |
Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Perkumpulan Gasgus Indonesia, Perumahan Tanjung Marina, RT 16/RW 08, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Empat pilar yang disosialisasikan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Acara dipandu Lukman Hakim AI, Ketua Jaringan Intelektual Nahdliyin. Ia menekankan bahwa literasi kebangsaan perlu dipahami secara progresif sebagai landasan etik dan konstitusional dalam menjawab persoalan sosial ekonomi di daerah.
Dalam pemaparannya, Gus Hilman menegaskan bahwa Empat Pilar tidak cukup dipahami sebatas hafalan atau seremoni.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus benar-benar “bekerja” dalam kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Pancasila dan UUD 1945 harus terasa dalam pelayanan dan keberpihakan. Kalau masih ada ketimpangan, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, itu berarti tugas konstitusi belum selesai,” ujarnya.
Ia mengaitkan agenda kebangsaan dengan tantangan kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 16,45 persen atau sekitar 197,11 ribu jiwa.
Gus Hilman menilai prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, mulai dari penguatan perlindungan sosial, perluasan kesempatan ekonomi, hingga pemerataan layanan dasar.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial melalui pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Hal tersebut dinilai relevan di tengah polarisasi dan arus disinformasi di ruang digital.
“Kita perlu literasi kebangsaan sekaligus literasi digital: berani memeriksa informasi, menolak provokasi, dan menjaga ruang publik tetap beradab,” kata Gus Hilman.
Sementara itu, Lukman Hakim AI menilai pendekatan kebangsaan harus ditopang tradisi intelektual berbasis data, dialog, serta keberpihakan pada kemaslahatan.
“Empat pilar bukan dogma. Ia adalah kompas etik dan konstitusi yang menuntut nalar sehat, musyawarah, kejujuran informasi, serta keberanian memperjuangkan kebijakan yang adil,” ujarnya.
Lukman juga mengontekskan lokasi kegiatan di Paiton sebagai wilayah strategis.
Kawasan tersebut dikenal sebagai sentra energi dan industri, termasuk keberadaan PLTU Paiton di pesisir Kecamatan Paiton yang menjadi salah satu pembangkit besar di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan di kawasan strategis seperti Paiton memerlukan penguatan nilai kebangsaan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan dan ketahanan sosial.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Kabupaten Probolinggo pada 2024 tumbuh 4,82 persen dengan PDRB harga berlaku mencapai Rp45,68 triliun.
Gus Hilman menegaskan capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas hidup warga agar manfaat pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama peserta.
Sejumlah isu yang mengemuka antara lain penguatan peran pemuda, strategi menyikapi hoaks, serta harapan agar nilai-nilai konstitusi semakin nyata dalam pelayanan dan program pembangunan di tingkat lokal. (Ham)
Komentar