 |
| Audiensi PC PMII Sumenep dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Audiensi tersebut membahas penguatan sistem transaksi non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai langkah strategis mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menegaskan, penerapan transaksi non tunai berbasis QRIS bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, digitalisasi transaksi merupakan bagian dari reformasi tata kelola ekonomi daerah menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. " Dengan transaksi non tunai, arus ekonomi dapat terdokumentasi secara lebih baik dan memudahkan pemetaan potensi ekonomi lokal," ucapnya, Selasa (03/02/2026).
Pihaknya juga menilai perluasan penggunaan QRIS harus diarahkan pada sektor-sektor ekonomi riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Digitalisasi diyakini mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong tertib administrasi usaha.
Melalui audiensi tersebut, PMII mendorong sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor perbankan. Sinergi ini diharapkan melahirkan langkah konkret berupa dukungan regulasi, edukasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur digital agar transformasi pembayaran berjalan inklusif.
Hal ini mendapat sambutan positif dari Dinas Koperasi Sumenep menyatakan dukungannya atas gagasan tersebut. Ia menilai transaksi non tunai sejalan dengan upaya modernisasi sistem ekonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan koperasi dan UMKM agar lebih tertib administrasi dan mudah dalam pencatatan keuangan.
Sementara itu, pihak Bank BPRS Sumenep menyampaikan komitmen untuk mengupayakan keterlibatan BPRS dalam sistem transaksi berbasis QRIS. Meski memiliki keterbatasan kewenangan dibanding bank umum nasional, pihaknya berjanji akan mengurus perizinan dan skema yang memungkinkan partisipasi BPRS.
Dari unsur legislatif, anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menyoroti kesiapan sumber daya manusia sebagai tantangan utama. Menurutnya, belum semua masyarakat siap beralih ke transaksi non tunai karena masih banyak warga menggunakan telepon seluler non-android.
Ia menegaskan, aspek tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.
Melalui audiensi ini, PC PMII Sumenep berharap adanya langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan. QRIS diharapkan menjadi pintu masuk penguatan ekonomi lokal yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
PMII Sumenep juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari peran mahasiswa dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Zai)
Komentar