Temuan EIU, Indeks Demokrasi Indonesia Terus Menurun

Baca Juga

Firman Syah Ali. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset di bawah grup media Inggris The Economist, kembali merilis Indeks Demokrasi Tahunan 2026. Laporan ini memetakan kondisi demokrasi negara-negara di dunia.

Dalam pemeringkatan tersebut, negara diklasifikasikan ke dalam empat kategori. Kategori itu meliputi Demokrasi Penuh, Demokrasi Cacat, Rezim Hibrida, dan Rezim Otoriter.

Indonesia masih berada dalam kategori flawed democracy atau Demokrasi Cacat. Status ini dipertahankan, namun trennya menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Data EIU mencatat skor Indonesia terus melemah sejak 2022. Nilainya turun dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,53 di 2023.

Penurunan berlanjut pada 2024 dengan skor 6,44. Pada 2025, angka tersebut kembali merosot menjadi 6,37.

Menanggapi kondisi ini, Firman Syah Ali menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai penurunan indeks tersebut menjadi sinyal kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kita adalah negara besar dengan sejarah panjang. Tentu memprihatinkan ketika demokrasi justru mengalami penurunan,” ujarnya, Senin (04/05/2026). 

Meski demikian, ia masih melihat adanya ruang optimisme. Indonesia dinilai belum masuk kategori rezim hibrida.

“Status kita masih di demokrasi cacat. Meski jaraknya tipis, kita harus tetap optimis,” katanya.

Firman berharap seluruh elemen negara dapat bergerak bersama memperbaiki kondisi ini. Ia menekankan pentingnya peran semua lembaga dalam memperkuat demokrasi.

Menurutnya, sejumlah langkah perlu segera dilakukan. Di antaranya menghentikan intimidasi terhadap aktivis dan kekerasan dalam ruang publik.

Ia juga menyoroti pentingnya revitalisasi lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ia mendorong penghapusan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE.

Langkah lain yang dinilai penting adalah membatasi politik dinasti dan memberantas politik uang dalam pemilu. Perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan akademik juga perlu diperkuat.

Firman turut menekankan perlunya peningkatan meritokrasi di internal partai politik. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik tidak bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.

Upaya kolektif tersebut diharapkan mampu mengembalikan kualitas demokrasi Indonesia. Dengan demikian, tren penurunan indeks dapat ditekan dan kepercayaan publik kembali meningkat. (Had)