 |
| Kegiatan Dialog Kebangsaan Jawa Timur di Resto Nine, Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Kegiatan yang menjadi ruang dialog lintas elemen bangsa itu dihadiri Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Wakajati Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, Ketua DPRD Jatim, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur.
Kapolda: Jangan Mudah Percaya Narasi Provokatif
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., menegaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur hingga kini tetap aman, tertib, dan kondusif.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai narasi provokatif yang beredar di media sosial, termasuk isu yang menyebut Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Dialog Kebangsaan yang mengangkat tema "Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Kesatuan Bangsa di Tengah Polarisasi di Ruang Digital".
Menurut Irjen Nanang, dialog tersebut menjadi forum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah meningkatnya tantangan polarisasi informasi di ruang digital yang berpotensi memicu perpecahan jika tidak disikapi secara bijaksana.
"Situasi kamtibmas di Jawa Timur tetap aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini merupakan hasil kerja sama dan gotong royong seluruh elemen masyarakat Jawa Timur," kata Irjen Nanang.
Ia menjelaskan perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi menyebar sangat cepat. Namun di sisi lain, masyarakat juga menghadapi ancaman hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, provokasi, hingga intoleransi yang dapat mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas keamanan.
Kapolda mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya mencermati munculnya sejumlah konten media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dikaitkan dengan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan maupun peningkatan pengamanan fasilitas umum, lalu dibandingkan dengan situasi yang terjadi di negara lain.
"Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan terkendali," tegasnya.
Irjen Nanang menambahkan, Polda Jatim siap memfasilitasi sekaligus mengamankan seluruh kegiatan masyarakat agar setiap perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah, bukan melalui tindakan yang berpotensi menimbulkan gesekan.
"Polri siap memfasilitasi dan mengamankan agar setiap perbedaan pilihan diselesaikan di meja musyawarah dan tidak berujung pada gesekan yang merugikan masyarakat umum," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengajak seluruh komponen bangsa menjadi agen perdamaian di ruang digital dengan mengedepankan etika bermedia sosial, tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menolak ujaran kebencian, intoleransi, serta provokasi, dan mengutamakan dialog, musyawarah, serta gotong royong dalam menyelesaikan persoalan.
Ia kembali menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan bangsa di era digital.
Irjen Nanang berharap Dialog Kebangsaan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Mari kita terus jadikan semangat Jogo Jatim sebagai fondasi dalam menjaga kamtibmas, mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat Jogo Jatim itu, kita wujudkan ruang digital sebagai wadah persatuan, bukan arena perpecahan," pungkasnya.
Khofifah: Persatuan Kini Juga Harus Dijaga di Ruang Digital
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan tantangan menjaga persatuan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital.
Ia memaparkan, tingkat masyarakat Jawa Timur yang telah mengakses ekosistem digital mencapai 83,41 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 81,72 persen.
Menurut Khofifah, tingginya penetrasi digital harus diimbangi dengan penyebaran informasi yang positif dan bertanggung jawab. Ia mengungkapkan masih banyak akun anonim yang menyebarkan ajakan maupun narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi membangun kebersamaan dan persatuan jauh lebih penting. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan," tegasnya.
Khofifah menilai kerukunan merupakan modal sosial utama Jawa Timur dalam menjaga stabilitas daerah. Kondisi keamanan yang kondusif juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, dalam berbagai pertemuan dengan calon investor maupun pelaku usaha, aspek keamanan selalu menjadi perhatian utama. Karena itu, semangat Jogo Jatim merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, bukan hanya aparat keamanan.
"Kalau Jawa Timur aman, investasi akan masuk, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. Karena itu menjaga persatuan dan harmoni adalah tugas kita bersama," ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan bahwa tingginya akses internet di Jawa Timur harus diimbangi dengan penguatan literasi digital dan etika bermedia agar masyarakat tidak mudah terprovokasi hoaks.
"Hal ini harus diimbangi dengan penguatan literasi digital dan etika bermedia agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks," katanya.
Ia mengajak seluruh komponen masyarakat menjaga suasana damai, mengedepankan musyawarah dalam menyikapi perbedaan pandangan, saling bergandengan tangan menjaga pilar-pilar konstitusi, serta menjadi tameng utama menghadapi krisis disinformasi yang mengancam keutuhan NKRI.
Ketua DPRD Jatim: Persatuan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. H. M. Musyafak Rouf, menegaskan semangat menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab satu daerah, melainkan kewajiban seluruh bangsa Indonesia.
"Saya kira seluruh Indonesia harus punya sikap yang sama. Persatuan dan kesatuan NKRI ini harus kita jaga bersama. Namun Jawa Timur ini yang berinisiatif, mendahului, membuka dialog dengan semua lapisan masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut dialog tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketenteraman masyarakat.
Menanggapi maraknya berbagai isu di media sosial, termasuk soal bendera setengah tiang, Musyafak mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi.
"Siapa saja bisa membuat konten di medsos, dan hal seperti ini memang sedang marak. Masyarakat harus dewasa. Apa yang tersebar di media sosial bisa berdampak langsung pada NKRI, padahal kita sangat membutuhkan ketenangan dan persatuan yang terus dijaga," tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Kapolda Jatim bersama Forkopimda dan berharap upaya serupa dapat dilanjutkan hingga tingkat Polres dan Polsek di seluruh Jawa Timur.
Menurut Musyafak, keberagaman yang dimiliki Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota harus menjadi kekuatan untuk saling menghormati dan berdialog.
"Kita ini tidak hanya Maluku, tidak hanya Jawa Timur atau daerah lain namun kita adalah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, sesuai UUD 1945 dan Pancasila, dari suku dan daerah mana pun kita adalah satu," ungkapnya.
Ia menegaskan kerukunan tidak bisa ditawar dan NKRI adalah harga mati. Seluruh warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang.
"Marilah kita jaga bersama kerukunan, ketertiban, dan persatuan. Kita butuh ruang dialog dan musyawarah, itulah napas dan prinsip bangsa Indonesia. Mari kita jaga kebaikan bersama, saling bertoleransi, meski berbeda suku, bahasa, dan daerah," pesannya.
Dialog Kebangsaan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata menjadikan Jawa Timur sebagai barometer kerukunan sekaligus pelopor persatuan nasional di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi memicu polarisasi.
PWI Jatim: Media Harus Jadi Benteng Melawan Hoaks
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd., S.H., M.H., menilai media memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa di era digital.
Menurut H. Makin, masyarakat saat ini menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus informasi melalui telepon seluler. Di ruang digital, algoritma lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kebenaran sehingga konten provokatif lebih cepat viral.
"Sekarang ini siapa saja bisa jadi media tanpa kode etik. Punya HP, bikin narasi, copy-paste lalu sebar itu bukan produk pers. Itu terikat UU ITE, dan jika berisi provokasi hingga memecah belah atau mendukung terorisme, ancaman hukumannya paling tidak bisa hingga 15 tahun penjara," tegasnya.
Ia menyebut tiga tantangan utama di ruang digital, yakni kecepatan yang lebih diutamakan daripada kebenaran, minimnya verifikasi informasi, dan kecenderungan masyarakat mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri.
Mengacu pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, H. Makin mengingatkan lima fungsi utama pers, yaitu sebagai penyampai informasi yang edukatif, sarana pendidikan, kontrol sosial, pendorong ekonomi dan teknologi digital, serta perekat kebangsaan yang harus kembali diperkuat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan peran sebagai kurator kebenaran dengan melakukan verifikasi minimal kepada dua narasumber atau instansi terkait sebelum menyebarkan informasi, menjadi guru literasi digital, memperkuat narasi persatuan, serta menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
Selain itu, H. Makin mengingatkan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital seperti phishing, malware, pencurian data, perundungan siber, hingga dampak terhadap kesehatan mental yang sebagian besar dipicu rendahnya literasi digital dan lemahnya sistem keamanan.
Untuk menjaga keutuhan bangsa, ia mengusulkan pembentukan Badan Pengawas dan Intelijensi Media Sosial yang melibatkan kementerian terkait, Polri, TNI, BIN, akademisi, dan organisasi profesi guna membatasi perilaku digital yang berpotensi merusak persatuan.
"Sebelum menekan tombol bagikan, tanyakan pada diri sendiri: apakah benar, apakah perlu, dan apakah ini membangun persatuan? Mari kita jaga ruang digital tetap sehat, bongkar narasi kebencian, dan pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya. (Red)
Komentar