 |
| Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Gus Hilman.(Dok/Istimewa). |
Gus Hilman menilai hasil survei KPK tidak seharusnya berhenti sebagai angka dan laporan. Temuan mengenai masih maraknya kecurangan akademik di sekolah maupun perguruan tinggi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret.
“Hasil survei KPK ini sangat penting dan harus menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek. Jangan sampai hasil survei hanya berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret,” ujar Gus Hilman di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Ia menanggapi data riset KPK yang menyebut sebanyak 26 persen siswa masih menyontek saat ujian. Temuan tersebut terdapat di 51 persen sekolah jenjang dasar dan menengah.
Sementara di tingkat perguruan tinggi, angka kecurangan akademik lebih tinggi. Sebanyak 50 persen responden mengaku masih menyontek, dengan praktik tersebut terdeteksi di 94 persen kampus di Indonesia.
“Kalau menyontek masih terjadi secara luas, kita harus melihatnya sebagai persoalan pendidikan karakter dan budaya integritas. Ini bukan hanya soal siswa, tetapi bagaimana sistem pendidikan membangun lingkungan yang mendorong kejujuran,” katanya.
Legislator PKB itu kemudian mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyusun peta jalan (road map) penguatan integritas yang terukur.
Menurutnya, kurikulum pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian integral dari budaya pembelajaran sehari-hari. Pendidikan antikorupsi tidak cukup ditempatkan sebagai materi hafalan tambahan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pendidikan.
“Peningkatan integritas dan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus komprehensif dengan menyusun road map dan grand design peningkatan integritas siswa serta pencegahan korupsi sejak dini,” tegas Gus Hilman.
Ia juga mendorong kementerian terkait mempererat kemitraan dengan KPK dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan karakter peserta didik. Pengalaman serta peta data riset KPK dinilai penting sebagai basis dalam merumuskan regulasi untuk mencegah kecurangan akademik secara nasional.
“Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek bisa bekerja sama dengan KPK dalam menyusun rencana besar peningkatan integritas. KPK memiliki data pemetaan yang sangat penting untuk dasar penyusunan kebijakan,” ucapnya.
Menurut Gus Hilman, pembiaran terhadap kebiasaan menyontek di bangku sekolah maupun perguruan tinggi berpotensi mengikis nilai-nilai moral calon pemimpin bangsa di masa depan.
Karena itu, penanaman keberanian untuk menolak kecurangan serta tanggung jawab akademik dinilai perlu terus diarusutamakan dalam kehidupan sekolah dan kampus.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sekolah maupun kampus. Nilai kejujuran, disiplin, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini demi menyelamatkan generasi mendatang,” tutur politikus PKB tersebut.
Politisi muda itu menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus mengawal integrasi pendidikan karakter dengan sistem evaluasi pembelajaran di kementerian.
Menurutnya, kejujuran akademik merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing sekaligus berintegritas tinggi.
“Kami di DPR RI akan terus mendorong agar pembenahan sistem evaluasi belajar berjalan selaras dengan penguatan karakter. Kualitas pendidikan kita ditentukan dari seberapa jauh nilai kejujuran itu dijunjung tinggi,” pungkas Gus Hilman. (Red)
Komentar