![]() |
| Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari.(Dok/Istimewa). |
Modus kejahatan digital ini memanfaatkan rekayasa suara, wajah, dan video sintetis atau deepfake, dengan membajak narasi kemanusiaan, kondisi krisis, hingga sentimen keagamaan.
Sepanjang September hingga November 2026, Filantropi Indonesia mencatat gelombang video deepfake di media sosial. Konten tiruan itu mencatut nama serta wajah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, tokoh agama, hingga figur publik.
Dilengkapi logo resmi institusi, unggahan palsu tersebut menjajakan program hibah atau menggalang sumbangan. Korban kemudian digiring untuk mengeklik tautan luar maupun mengontak nomor pribadi pelaku.
Meski sejumlah kementerian dan kanal cek fakta telah memastikan konten itu hoaks, modus ini terus bermutasi menjadi jebakan phishing dan pemerasan berkedok biaya administrasi.
Fenomena ini sejatinya bukan anomali lokal, melainkan gelombang kejahatan lintas negara. Pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan lonjakan “AI Fake Charity Appeal Scams” secara global yang memanfaatkan visual bencana buatan AI, kisah korban fiktif, hingga kloning identitas lembaga amal.
Tren serupa memaksa Pemerintah Malaysia merilis peringatan darurat pada 2 November 2026 setelah warganya menjadi sasaran eksploitasi simpati berbasis AI. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di berbagai negara Asia dan Eropa.
Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari, menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen untuk mengeksploitasi empati sekaligus kerentanan ekonomi warga.
Menurutnya, daya rusak sympathy scam terletak pada kemampuannya meniru gestur, suara, dan gaya komunikasi tokoh tepercaya hingga mengaburkan batas antara informasi resmi dan penipuan.
“Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video, logo, atau nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah. Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengeklik tautan, atau mentransfer dana,” tegas Dian, Jumat (20/11/2026).
Dari pemantauan Filantropi Indonesia, sindikat kejahatan digital ini mengandalkan tujuh pola utama. Modusnya meliputi video deepfake pejabat negara atau tokoh agama, kloning suara untuk kedekatan emosional, hingga pemalsuan identitas institusi resmi.
Selain itu, pelaku menyebar jebakan phishing lewat tautan palsu, meminta biaya di muka berkedok administrasi atau pajak, menciptakan identitas pejabat fiktif, serta merekayasa testimoni palsu untuk memicu urgensi.
Dian mengingatkan bahwa kewaspadaan bukan berarti mematikan ruang kebaikan. Di ruang digital Indonesia, pendekatan emosional memang lazim dipakai dalam penggalangan dana, namun pembeda utamanya terletak pada legalitas, transparansi pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana.
“Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsuan identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu,” ujarnya.
Ia turut mendorong penguatan regulasi digital fundraising dan crowdfunding, mulai dari kewajiban audit, pemisahan rekening, hingga tanggung jawab hukum platform digital.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Sonny Sukada, menekankan bahwa membendung kejahatan lintas platform ini membutuhkan pertahanan kolektif. Publik perlu dibekali literasi verifikasi berbasis komunitas, sementara regulator, penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan harus bergerak serempak memutus rantai hoaks.
“Kami mengajak masyarakat tidak sekadar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya. Di sisi lain, platform digital wajib mempercepat penurunan konten deepfake, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, dan menyematkan label konten AI secara transparan,” kata Sonny.
Dari sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ke depan dinilai wajib mempertegas kewajiban moderasi konten platform, transparansi iklan berbayar, mekanisme pemulihan korban, serta penegakan hukum yang tegas.
Sebagai benteng pertahanan awal, masyarakat diimbau menerapkan lima langkah aman. Warga diminta tidak mengeklik tautan tidak resmi, tidak menyerahkan data sensitif seperti KTP, rekening, PIN, maupun OTP, serta menolak segala bentuk pungutan di muka.
Publik juga disarankan selalu memverifikasi informasi lewat kanal resmi lembaga, melaporkan konten mencurigakan, serta tidak meneruskannya ke grup percakapan. Kewaspadaan ekstra perlu diarahkan pada narasi darurat, keanehan sinkronisasi bibir atau suara, pengalihan ke jalur komunikasi privat, dan kampanye yang minim transparansi dana.
Melalui edukasi berkelanjutan serta tata kelola yang transparan, Filantropi Indonesia berkomitmen menjaga solidaritas sosial masyarakat agar tetap kokoh di tengah pusaran rekayasa teknologi. (Red)


Komentar