![]() |
| Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya saat memimpin Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Usulan tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) malam.
Rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.
"Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat," demikian bunyi poin ketiga kesimpulan rapat kerja yang dibacakan Sekretariat Komisi XIII DPR RI.
Sebelum disahkan menjadi kesimpulan rapat, usulan kurikulum tersebut mengemuka saat sesi pendalaman materi.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, selaku pemimpin rapat, menilai pengenalan dasar-dasar ilmu hukum sejak bangku pendidikan menengah merupakan langkah penting agar generasi muda memahami hak serta kewajiban konstitusionalnya sejak dini.
"Sudah saatnya sekarang kita letakkan Pengantar Ilmu Hukum di seluruh SLTA Indonesia. Ini momentumnya, Pak Menteri. Karena apa? Di Iran filsafat diajarkan mulai dari bangku SD. Di Prancis dan di Eropa, di Amerika itu di bangku SMA," ujar Willy dalam rapat kerja tersebut, sebagaimana ditulis Tirto.id.
Willy menambahkan, literasi hukum yang memadai bagi pelajar yang mulai menginjak usia 17 tahun dinilai krusial untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dari tingkat akar rumput.
Pemahaman tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi pelanggaran maupun persoalan hukum yang kerap terjadi akibat ketidaktahuan warga terhadap regulasi yang berlaku.
Selain penguatan literasi hukum lewat jalur pendidikan formal, Komisi XIII DPR RI dalam kesimpulan rapat yang sama meminta Kementerian Hukum mengoptimalkan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Optimalisasi Posbankum tersebut mencakup percepatan peningkatan jumlah unit yang aktif, penguatan kompetensi teknis hukum, pemberian dukungan honorarium bagi kalangan paralegal, hingga perluasan akses layanan bantuan hukum yang merata bagi masyarakat kurang mampu. (Tir/red)


Komentar