Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi Tekankan Pentingnya Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Baca Juga

Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta– Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (BARENBANG) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ruang Komisi IX Nusantara II Jakarta

Rapat ini membahas berbagai aspek terkait implementasi, langkah konkret, serta perkembangan strategi dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Nurhadi menekankan pentingnya optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi tenaga kerja, termasuk pekerja informal dan sektor rentan lainnya. Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya peningkatan efektivitas pengawasan serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

"Kami di Komisi IX akan terus mengawal implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pekerja. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam strategi pengembangan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak peserta, khususnya dari sektor informal," ujar Nurhadi dalam rapat tersebut.

Rapat ini juga menjadi forum diskusi terkait berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, termasuk upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja, efisiensi pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan dalam perlindungan tenaga kerja.

Dalam rapat tersebut Pak Nurhadi juga menyinggung terkait pemaparan data yang disajikan oleh BPJS Ketenagakerjaan

"Data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat ini menunjukkan jika Coverage pekerja formal masih bisa ditingkatkan secara optimal lantas yang menjadi pertanyaan bahwa semakin banyak peserta, maka kemungkinan klaim semakin banyak, bagaimana mengantisipasi hal tersebut dan bagaimana efek efesiensi anggaran terhadap implementasi BPJS Ketenagakerjaan?" Tanya Nurhadi

Dengan adanya rapat ini, diharapkan sinergi antara DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, DJSN, serta BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat guna memastikan implementasi strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia. (Had).