Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Sinergi Pemprov dan Polda Jatim Jaga Investasi

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam sebuah rapat.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya— Bagaimana menjaga investasi tetap tumbuh tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi? Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian, disertai komunikasi terbuka dengan masyarakat, menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan kehidupan sosial yang kondusif di Jawa Timur.

Lia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menerima kunjungan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengatakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum berperan dalam membangun kepercayaan pelaku usaha. Lingkungan yang aman dan penegakan hukum yang konsisten dapat membantu pelaku usaha merencanakan kegiatan serta mengembangkan investasinya.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Lia, iklim investasi yang sehat juga ditopang oleh hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketika investasi berkembang, dampaknya diharapkan dapat dirasakan melalui penciptaan lapangan kerja, bertambahnya kesempatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan.

“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lia menilai upaya menjaga kondusivitas daerah perlu disertai komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa. Penyampaian aspirasi, katanya, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati dan dibahas melalui dialog.

“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.

Komunikasi yang terpelihara, lanjut Lia, dapat membantu membangun kepercayaan dan mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta menangani persoalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, stabilitas daerah dapat terjaga seiring tetap terbukanya ruang partisipasi masyarakat. Situasi yang aman dan harmonis juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial.

Lia berharap sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan keharmonisan sosial.

“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta beberapa kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Red)