 |
| Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat menyampaikan sambutan dalam acara APKLI Jatim di Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Dorongan tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur periode 2026–2031 yang dipimpin Shanty Octavia Utami, ST, Senin (26/10/2026).
Hal tersebut menjadi langkah penting agar pelaku usaha kecil mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern sekaligus memperkuat peran mereka dalam perekonomian daerah.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, lantai 8 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan pengukuhan 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Menurut Shanty momentum ini pelantikan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong kesinambungan dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
"Bersama jajaran pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kepengurusan baru APKLI Jawa Timur akan berupaya membangun organisasi yang semakin solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan anggota," jelasnya.
Perkuat Pemberdayaan Pedagang Kecil
Saat ini kata Shanty, hubungan kelembagaan antara APKLI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah terjalin melalui berbagai kegiatan dan program pemberdayaan.
Pemprov Jatim terus mendorong pelaku usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima, untuk meningkatkan kapasitas usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas jangkauan pemasaran.
Digitalisasi menjadi salah satu peluang bagi pedagang kecil untuk menjangkau konsumen lebih luas. Pemanfaatan platform pemasaran daring dan teknologi pembayaran digital, misalnya, dapat membantu meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus memperkuat daya saing usaha.
Di sisi lain, penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut diperlukan agar pedagang kaki lima memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
APKLI Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Pelantikan pengurus APKLI Jawa Timur periode 2026–2031 diharapkan tidak sekadar memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menjadi titik awal pelaksanaan program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi para pedagang.
Dengan kepengurusan yang mencakup 38 kabupaten/kota, APKLI Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sektor informal.
Organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus merumuskan kebutuhan mendasar pedagang kaki lima, mulai dari legalitas usaha, akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, hingga penyediaan ruang usaha yang tertib dan layak.
Sinergi antara pemerintah dan organisasi pedagang juga diperlukan agar kebijakan penataan PKL dapat berjalan seimbang. Ketertiban ruang publik perlu dijaga tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Pendekatan kolaboratif menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan dukungan pembinaan dan kebijakan yang tepat, pedagang kaki lima diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Perkuat Ekonomi Kerakyatan hingga 2031
Kepengurusan baru APKLI Jawa Timur diharapkan mampu menyusun agenda kerja jangka menengah yang sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat selama lima tahun ke depan.
Pengembangan kemampuan usaha, pendampingan pedagang, pemanfaatan teknologi, serta penguatan jejaring antardaerah menjadi sejumlah peluang program yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah.
Dukungan pemerintah juga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut melalui komunikasi kelembagaan, pembinaan usaha, dan kebijakan pemberdayaan yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pedagang.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, APKLI Jawa Timur diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan pedagang kaki lima sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.
Momentum pelantikan ini pun diharapkan menjadi penghubung antara komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan organisasi, dan upaya mewujudkan pedagang kaki lima Jawa Timur yang semakin mandiri, sejahtera, tertib, serta berdaya saing di tengah perkembangan ekonomi digital. (Red)
Komentar