Fraksi NasDem DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027

Baca Juga

Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur, . Mohammad Nasih Aschal, S.Pd., M.Pd.,. (Dok/dprd.jatim.go.id) 

Lensajatim.id, Surabaya- Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan tetap menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, meskipun seluruh anggotanya tidak menghadiri Rapat Paripurna pada Rabu (11/11/2026).

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, H. Mohammad Nasih Aschal, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, ketidakhadiran tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembahasan APBD. Agenda paripurna itu bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah.

"Teman-teman anggota Fraksi semuanya mengikuti kegiatan HUT Partai NasDem di daerahnya masing-masing," ujar politisi yang akrab disapa Lora Nasih itu, Jumat (13/11/2026).

Lora Nasih menegaskan, Fraksi NasDem tetap menjalankan tanggung jawab kelembagaan secara penuh. Sebelum rapat dimulai, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran secara resmi melalui Sekretariat Dewan (Sekwan).

Pemberitahuan resmi tersebut menjadi penanda bahwa ketidakhadiran Fraksi NasDem dilakukan secara tertib administrasi dan menghormati mekanisme dewan. Sikap politik fraksi pun tetap tercatat secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam mekanisme pembahasan di DPRD, persetujuan terhadap sebuah raperda tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran fisik dalam satu agenda paripurna. Fraksi NasDem telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan sebelumnya, mulai dari penyampaian pandangan umum, pembahasan di komisi dan Badan Anggaran. 

Karena itu, ketidakhadiran pada satu agenda tidak mengurangi substansi dukungan yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi tersebut.

Lebih dari itu, Fraksi NasDem secara tegas menyatakan menyetujui dan mendukung penuh Raperda APBD 2027.

"Kita menyetujui dan siap melakukan pengawalan nantinya dalam proses realisasinya," tandas Lora Nasih.

Menurutnya, persetujuan tersebut bukan sekadar formalitas politik. APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang harus menampung aspirasi masyarakat melalui program yang pro-rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, Fraksi NasDem berkomitmen mengawal realisasi APBD 2027 agar tidak hanya berhenti pada pengesahan di atas kertas. Pengawalan itu meliputi memastikan program berjalan tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur.

"Kami ingin memastikan APBD ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran," pungkasnya. (Had)