Lensajatim.id, Surabaya– Dinamika politik nasional terkait kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah spekulasi mengenai figur yang berpotensi menggantikannya.
Sedikitnya delapan tokoh nasional dinilai memiliki modal politik untuk dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, menyebut delapan nama tersebut, yakni Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Menurut Surokim, masing-masing figur memiliki kekuatan dan kepentingan politik berbeda. Namun, nama-nama tersebut merupakan bagian dari skenario analisis politik, bukan daftar kandidat resmi pengganti Gibran.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dinamika tersebut menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran dan pemberitaan mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Meski demikian, selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Surokim mengingatkan bahwa persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden otomatis kosong.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelasnya.
Khofifah hingga Puan Punya Modal Politik
Dari delapan nama tersebut, Surokim menilai Khofifah Indar Parawansa memiliki kombinasi modal politik yang menarik.
Pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial menjadi bekal penting dalam mengelola pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, posisi Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama memberinya jejaring sosial yang luas, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Puan Maharani dinilai memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Pengalamannya sebagai Ketua DPR dan mantan menteri menjadi modal untuk memperkuat hubungan eksekutif dan legislatif. Namun, perpindahan Puan ke posisi wakil presiden juga akan membawa konsekuensi terhadap konfigurasi kepemimpinan DPR serta hubungan politik dengan PDI Perjuangan.
Nama AHY juga memiliki peluang tersendiri. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet.
Ia memiliki pengalaman pemerintahan dan basis organisasi politik. Kendati demikian, penunjukannya perlu mempertimbangkan keseimbangan representasi partai-partai dalam koalisi.
Adapun Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki daya tarik melalui legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, serta kapasitas simbolik sebagai figur pemersatu.
Menurut Surokim, dalam koalisi yang memiliki banyak kepentingan, figur seperti Sultan berpotensi membantu meredam ketegangan antarkelompok politik.
Sufmi Dasco Ahmad juga dinilai memiliki keunggulan dalam koordinasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen.
Pengalamannya mengelola dinamika politik di DPR dapat memperpendek jalur komunikasi pemerintahan. Namun, apabila dua posisi tertinggi eksekutif diisi figur dari partai yang sama, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi dominasi di antara mitra koalisi.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud Jadi Alternatif
Selain lima nama tersebut, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai memiliki modal politik melalui pengalaman di kabinet dan kekuatan PKB di parlemen.
Dengan perolehan 68 kursi DPR pada Pemilu 2024, PKB merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup signifikan dalam konfigurasi parlemen.
Menurut Surokim, keterlibatan Muhaimin berpotensi memperkuat hubungan pemerintah dengan PKB. Namun, peningkatan posisi tawar partai tersebut juga perlu diperhitungkan agar tidak mengganggu keseimbangan koalisi.
Sementara itu, Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan alternatif rekonsiliasi politik dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman serta basis penerimaan berbeda.
Keterlibatan figur dari luar lingkaran utama koalisi dapat memperluas jangkauan politik pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, Surokim mengingatkan bahwa rekonsiliasi elite tidak otomatis berarti rekonsiliasi pemilih. Kesediaan masing-masing figur untuk menempati posisi wakil presiden juga menjadi faktor yang belum dapat dipastikan.
Prabowo Dihadapkan pada Kalkulasi Koalisi
Lebih jauh, Surokim menjelaskan bahwa persoalan pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya Prabowo menjaga stabilitas koalisi pemerintahan.
Dalam perspektif politik, situasi tersebut dapat dibaca melalui konsep coalitional presidentialism, yakni bagaimana seorang presiden membangun dan mempertahankan koalisi untuk menopang efektivitas pemerintahan.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menghindari persepsi dual power atau matahari kembar dalam pemerintahan.
Menurutnya, kejelasan kepemimpinan dan pembagian kewenangan diperlukan agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat pengaruh yang saling bersaing.
Surokim menegaskan, kriteria utama pengganti wakil presiden tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan dengan Presiden atau besarnya daya tawar partai politik.
Kapasitas pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab konstitusional harus menjadi pertimbangan utama.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya. (Had)
Komentar