 |
| Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa' Safril.(Dok/Istimewa). |
Menurutnya, dugaan tersebut merupakan alarm serius bagi seluruh elemen bangsa. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keamanan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara, kewibawaan pemerintahan, dan keberlangsungan demokrasi konstitusional.
"Ini bukan perkara biasa. Jika benar, kita berhadapan dengan serangan langsung terhadap keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, dan fondasi demokrasi konstitusional," tegas Musaffa kepada media, Minggu (8/11/2026).
Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan.
Aparat harus menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, mendanai, hingga membangun jaringan dalam aksi tersebut. Penelusuran juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum di internal kepolisian maupun jejaring di luar institusi.
"Kami menuntut seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, termasuk mereka yang berafiliasi dengan jejaring mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, apabila ditemukan indikasi dan bukti. Di lingkungan kepolisian, di lingkar kekuasaan, maupun di luar pemerintahan, tidak ada yang kebal dari pemeriksaan hukum," tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Owner Sarung Batik Haromain ini juga menegaskan pentingnya membersihkan lingkar kekuasaan dari pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus ditindak sesuai hukum dan tidak lagi diberi ruang untuk mengakses Istana maupun pusat pengambilan kebijakan negara.
Presiden, lanjut Musaffa, harus memastikan seluruh lingkungan kekuasaan diisi orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.
"Kami juga mendesak aparat menguji apakah penyadapan ini bagian dari persekongkolan yang lebih luas: upaya makar, sabotase institusi negara, atau rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas dan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah," ujarnya.
Musaffa menegaskan, apabila dugaan keterkaitan tersebut terbukti, negara harus mengambil tindakan tegas melalui mekanisme hukum. Seluruh pelaku, pendukung, dan pihak yang memfasilitasi harus dimintai pertanggungjawaban.
Termasuk memutus jaringan, akses, fasilitas, serta sumber daya yang terbukti digunakan untuk menjalankan kejahatan tersebut.
"Tidak ada kompromi. Jabatan, seragam, kedekatan, dan akses kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan," katanya.
Lebih lanjut, Musaffa mengingatkan bahwa institusi negara bukan milik individu ataupun kelompok tertentu. Kepolisian dan seluruh perangkat negara dibentuk untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi instrumen perebutan pengaruh maupun pertarungan kepentingan.
Karena itu, ia meminta agar kewenangan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjalankan amanah menjaga negara.
"Kedaulatan negara tidak boleh disandera jaringan kekuasaan. Keutuhan NKRI tidak boleh dipertaruhkan oleh ambisi siapa pun. Hukum tidak boleh tumpul hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh," tuturnya.
Ansor Jawa Timur, lanjut Musaffa, berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi konstitusional, dan supremasi hukum.
Pihaknya mendorong agar pengusutan dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara transparan, independen, menyeluruh, dan tanpa tebang pilih.
"Negara harus berani membersihkan rumahnya sendiri. Ancaman paling berbahaya adalah yang tumbuh dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara," pungkasnya. (Red)
Komentar