Oleh Moch Eksan
Lensajatim.id, Opini- Indonesia dan Ibnu Khaldun tak memiliki hubungan historis. Kehidupan keduanya terpaut waktu yang panjang. Negeri ini fenomena abad ke-19. Sedangkan sang syeikh tanda zaman abad ke-14.
Ibnu Khaldun lahir di Tunisia 27 Mei 1332, dan wafat di Kairo 17 Maret 1406. Bapak sosiologi modern ini keturunan Hadrami Yaman yang pernah tinggal di Andalusia Spanyol.
Buku Muqadimah, karya Ibnu Khaldun merupakan teks buku ilmu-ilmu sosial yang mengilhami banyak sarjana Indonesia lulusan Barat. Terutama teori siklus peradaban yang banyak disadur oleh mereka.
Termasuk juga buku autobiografi Ibnu Khaldun yang berjudul "at-Ta'rīf bi-ibn Khaldūn wa-Riḥlatih Gharban wa Syarqan", yang berisi catatan perjalanan di berbagai wilayah di Barat maupun Timur.
Disamping, punya tradisi literasi yang kuat, Ibnu Khaldun juga kaya akan data lapangan yang luas. Sehingga gagasan utama tentang kekuasaan negara dan pemerintah tetap relevan sampai sekarang.
Gagasan utama Ibnu Khaldun di atas bisa menjadi perspektif untuk menelaah jatuh bangun kekuasaan Indonesia sejak berdiri pada 17 Agustus 1945 sampai saat ini.
Indonesia adalah negara republik demokratis. Sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Keberadaan kerajaan nusantara bagi Indonesia adalah kekuatan kultural yang membentuk budaya bernegara.
Kecuali Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kedudukan khusus dalam ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan Mataram Islam ini merupakan kekuasaan Sultan Hamengku Buwono yang ditunjuk secara turun-temurun, tanpa pilgub yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pasca Indonesia merdeka, pemerintah pusat dan daerah dibentuk melalui hasil pemilu. Sistem monarki sedari awal ditolak oleh para pendiri bangsa yang bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Maka dari itu, untuk membentuk pemerintahan yang sah, Indonesia telah menggelar 13 kali pemilu sejak 1955 sampai 2024. Sehingga, dunia menobatkan negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Meski pemilu sudah dilaksanakan secara reguler setiap lima tahun sekali, kecuali pada pemilu 1955, 1971 dan 1999. Sejarah mencatat, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengalami jatuh bangun.
Tak ada satu presiden pun yang tak berakhir tragis diujung kekuasaannya. Semua tanpa terkecuali mengalami transisi kekuasaan yang meninggalkan luka politik. Tentu dengan berbagai peristiwa politik yang menyakitkan bagi sang presiden, keluarga serta para pendukungnya.
Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun telah mengingatkan bahwa tak ada dinasti politik yang abadi. Setiap 100 tahun, rezim kekuasaan bakal silih berganti antar kelompok manusia.
Sebagai intelektual muslim ternama, Ibnu Khaldun yang hafidz Alquran sejak usia dini, paham betul kebenaran isi Surat Ali Imran 140. " Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia."
Secara empiris, sejarah politik Indonesia modern kian membenarkan teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun. Bahwa setiap kekuasaan akan mengalami tiga fase: Pertama, masa pertumbuhan. Kedua, masa perkembangan. Dan ketiga, masa kehancuran.
Dimana, setiap rezim yang tumbang berawal dari alfara, alqonaah dan alasraf. Artinya, para penguasa bangga terhadap kelompok sendiri dan menafikan kelompok lain, menerima kekayaan negara tanpa usaha keras, serta menggunakan kekayaan tersebut untuk kesenangan mereka sendiri tanpa peduli terhadap kesulitan hidup rakyat.
Kejatuhan para pemimpin Indonesia ternyata lebih cepat daripada prediksi Ibnu Khaldun. Andaikan ia masih hidup dan mengikuti dinamika demokrasi di negara bekas Imperium Sriwijaya dan Mojopahit ini, pasti ia bakal merevisi masa kejatuhan rezim.
Usia kekuasaan presiden atau wakil presiden bisa seumur jagung. Seperti yang dialami oleh BJ Habibie, Gus Dur, Mega, dan Gibran. Sebab, demokrasi sejatinya lebih rentan jatuh daripada monarki.
Pertama, Presiden BJ Habibie naik jabatan dari wakil presiden pada presiden setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998. Ia hanya berkuasa di Indonesia selama 17 bulan, sampai 20 Oktober 1999.
Keputusan Habibie menggelar Referendum di Timtim, menjadi blunder politik. Sebab, hasil referendum, pro integrasi kalah terhadap pro kemerdekaan. Sehingga,Timtim berpisah dari Indonesia.
MPR menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) Habibie lantaran kasus Timtim ini. Disamping, ia masih terkait dengan rezim Orde Baru yang berkuasa lebih dari 32 tahun.
Akibat penolakan itu, Habibie mengundurkan diri dari pencalonan sebagai presiden. Sebab, bila memaksakan diri tetap maju dalam pencalonan presiden di MPR, peluang untuk menang relatif kecil.
Basis dukungan Habibie hanya berasal dari kelompok Irama Suka (Irian, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Sedangkan, Golkar sebagai kendaraan politiknya, terjadi polarisasi antara kubu Akbar Tandjung Pro Gus Dur dan Edi Sudrajat Pro Mega.
Akhirnya, Habibie memilih realistis. Kembali pada pangkuan keluarga. Mandeg panditho. Ia pensiun dari hiruk pikuk politik dan lebih banyak tinggal di Jerman.
Kedua, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Ia bersaing ketat dengan Mega melalui pemilihan di MPR yang diketuai oleh Prof Dr Amien Rais.
Dari anggota MPR, Gus Dur memperoleh 373 kursi atau setara dengan 53,2 persen. Mega dapat 313 kursi atau setara dengan 44,7 persen.
Kendati PDIP pada Pileg 1999 pemenang pemilu, Mega justru kalah atas prakarsa kelompok Poros Tengah yang menyokong Gus Dur sebagai presiden. Tak ada yang menyangka sang penakluk benar-benar menjadi orang nomor satu di Republik, seperti alamat samawi dari para kiai khas.
Sayang, bulan madu Gus Dur dengan kelompok Poros Tengah yang berbasis partai Islam tak berlangsung lama. Ia bertahan tak kurang dari 21 bulan. Sidang Istimewa MPR yang melengserkannya dari singgasana kekuasaan.
Gus Dur jatuh bukan lantaran proses penyelidikan DPR atas kasus Buloggate dan Brunaigate, akan tetapi karena dekrit presiden yang dikeluarkannya.
Dimana dekrit tersebut berisi pembekuan DPR/MPR, mengembalikan mandat rakyat dengan segera menggelar pemilu, dan pembubaran partai Golkar.
Pada sidang istimewa MPR 20 Oktober 2001 itu, Gus Dur diberhentikan dan Mega naik menjadi presiden. Sementara, jabatan wapres yang kosong dilakukan pemilihan di MPR.
Hamzah Haz yang terpilih pada 26 Juli 2001 sebagai wapres setelah melalui proses pemilihan yang sengit dan panjang. Wapres Mega ini melawan Akbar Tandjung yang didukung oleh Partai Golkar dan SBY yang disokong oleh Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Jadi, proses pelengseran Gus Dur menghabiskan energi besar bangsa. Pro kontra terjadi dimana-mana di masyarakat akar rumput. Demi perdamaian negeri, ia keluar dari istana negara dengan alasan berobat ke Amerika Serikat.
Sepulang dari berobat, Gus Dur langsung balik ke rumah Ciganjur Jakarta Selatan dengan gelar presiden rakyat yang tetap bersemayam di hati kaum nahdliyyin di seluruh pelosok Tanah Air.
Ketiga, Mega naik jabatan dari wakil presiden pada presiden pada 23 Juli 2001. Ia naik karena Presiden Gus Dur berhasil dijatuhkan oleh MPR. Ia ikut bertanggungjawab bersama dengan para tokoh Poros Tengah atas kejatuhan Gus Dur tersebut.
Mega lengser dari istana kepresidenan karena kalah Pilpres 2004. Rakyat lebih memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono daripada Mega.
Pertarungan Mega Vs SBY pada Pilpres 2004 berlangsung dua kali putaran. Keduanya menempatkan hasil perolehan suara Mega pada peringkat kedua .
Suara SBY selalu unggul atas Mega. Pada putaran pertema, Mega dapat suara 31,5 juta atau setara dengan 26,6 persen. SBY raih suara 39,8 juta setara dengan 33,5 persen.
Pada putaran kedua, Mega memperoleh suara 44,9 juta atau setara dengan 39,3 persen. SBY mendulang suara 69,2 juta atau setara dengan 60,6 persen.
Sejarah mencatat, Mega adalah satu-satunya presiden petahana yang kalah atas penantang. Sehingga mau tak mau, ia harus kembali ke kediamannya di Jl Tengku Umar Menteng, pada 20 Oktober 2004.
Dalam segala hal, SBY memang lebih baik dari Mega, baik secara personal branding, jaringan media dan sosial maupun kepemimpinan.
Pada Pilpres 2009, lagi-lagi Mega keok atas SBY dalam sekali putaran dengan kemenangan lebih tebal daripada pilpres sebelumnya. Dengan dua kali kekalahan tersebut, ia memilih untuk mencalonkan Jokowi daripada maju sendiri. Padahal, ia adalah ketua umum PDIP yang menang 3 kali pileg berturut-turut.
Keempat, Wakil Presiden Gibran naik menjadi wakil presiden setelah menang Pilpres 2024 bersama Presiden Prabowo. Angka kemenangannya memecah rekor pilpres dalam negeri maupun luar negeri.
Gibran memenangkan pemilihan satu kali putaran dengan suara 96,2 juta pemilih. Ia mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin dari koalisi NasDem, PKB dan PKS, serta pasangan Ganjar Mahfud dari koalisi PDIP, PPP, Hanura serta Perindo.
Proses pencalonan Gibran penuh kontroversi. Maju sebagai cawapres dan mundur dari wapres, harus melibatkan lembaga pengadilan, baik Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Setelah 120 anggota DPR lintas fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bergulir, putra sulung Presiden Jokowi justru menyatakan berhenti dari jabatan atas kesadaran sendiri.
Surat pernyataan Gibran diserahkan pada pimpinan MPR serta Presiden Prabowo, sehingga desakan mundur dari 150 guru besar dan masyarakat sipil, terjawab dengan elegan. Bahwa ia masih punya hati nurani.
Presiden Prabowo di hadapan pimpinan MPR di istana negara, menerima surat Gibran tersebut, seraya memuji bahwa ia adalah pribadi yang bertanggungjawab, kesatria, serta seorang negarawan.
Praktis, Gibran menjalankan tugas sebagai wapres tak kurang dari 21 bulan. Sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 sampai berhenti pada 10 November 2026.
Kejadian yang menimpa Gibran menjadi pembelajaran penting, bahwa kebenaran akan mendapatkan jalannya sendiri, serta kecurangan akan menemukan jurangnya sendiri pula.
Dari berbagai kasus di atas, kian meneguhkan teologi kekuasaan Ibnu Khaldun. Bahwa malikul mulk (pemilik kekuasaan) yang abadi itu hanya Allah SWT. Kekuasaan manusia itu bersifat sementara.
Makna "sementara" bisa berarti bulan, seperti yang dialami oleh Habibie, Gus Dur, Mega dan Gibran. Bisa juga berarti tahun, seperti Bung Karno, Pak Harto, SBY dan Jokowi.
Ironisnya, kekuasaan Indonesia pasca kemerdekaan, berakhir qarh (luka). Apakah memang semua kekuasaan itu selalu berending tragis? Sebagaimana akhir cerita para presiden di atas?
Penulis Buku Prabowo Subianto Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial, Pena Salsabila, Jakarta, 2025.
Komentar