 |
| Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Surabaya (Dok/Istimewa). |
lensajatim.id Surabaya- Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame di Kota Surabaya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati, S.Sos, M.PSDM saat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 September 2021.
Menurutnya, perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame Nomor 5 tahun 2019, dan menjadi acuan dalam adaptasi kedepan dari Perwali mengenai reklame nomor 21 tahun 2018.
Terkait hal tersebut, ada berapa poin yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, pertama ialah mendukung potensi pemasukan PAD dari penyelenggaraan reklame.
" Fraksi kami menyarankan agar Dinas disiplin terkait memonitoring prosedur penyelenggaraan reklame melalui aplikasi e-reklame yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel," Ajeng.
Kemudian yang kedua menekankan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar iklan rokok tidak ditampilkan dalam kawasan pendidikan dan kesehatan sesuai perda nomer 2 tahun 2019 dan keputusan persetujuan walikota nomer 9 tahun 2019.
Dan yang ketiga yaitu iklan Layanan Masyarakat diharapkan tidak diprioritaskan untuk kegiatan politik dan harus lebih difokuskan pada permasalahan Penanggulangan Pandemi Covid 19 di kota Surabaya. " Selain itu juga perlu mitigasi perilaku new normal dalam kehidupan sehari-hari," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berharap ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pendapatan parkir ini bisa dikelola sebaik mungkin.
“Harapan kita pendapatan ini bisa kita maksimal, tidak ada lagi kebocoran dan semuanya kembali lagi kita gunakan untuk pembangunan Kota Surabaya, karena itu termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Eri Cahyadi saat ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Surabaya. (Lim
Komentar