 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat berkunjung ke Bakorwil I Madiun.(Dok/Istimewa). |
Tiga agenda strategis tersebut menjadi pembahasan utama saat senator yang akrab disapa Ning Lia itu melaksanakan reses di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah pejabat, yakni Ari Setyanto, A.P., M.Si., dari Bidang Pemerintahan; Cicilia Satyarini Yuliarsi, S.E., dari Bidang Pembangunan Ekonomi; Gatot Subroto, S.H., dari Bidang Kemasyarakatan; serta Budi Marjono, S.E., M.M., yang memimpin Bidang Sarana Prasarana.
Turut hadir tokoh muda Madiun, Fajar, serta tokoh masyarakat Madiun, Gus Mamang. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog untuk menggali aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kebutuhan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan JLS. Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi tantangan dalam menuntaskan pengadaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalur tersebut.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Ning Lia.
Selain JLS, pengembangan Jalur Wilis turut menjadi perhatian sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan infrastruktur antara kawasan utara dan wilayah tengah hingga selatan Jawa Timur.
Pengembangan kawasan Selingkar Wilis yang masuk dalam agenda percepatan pembangunan diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Ning Lia, pemerataan pembangunan infrastruktur perlu menjadi prioritas agar seluruh kawasan di Jawa Timur memiliki kesempatan yang seimbang untuk berkembang.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Trans Jatim di Madiun Raya Masih Dikaji
Persoalan lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana pengembangan layanan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya.
Berdasarkan hasil pertemuan, rencana pengembangan layanan transportasi massal tersebut masih dalam tahap kajian akademik sebelum penetapan rute dan pelaksanaan layanan.
Ning Lia berharap rencana tersebut dapat dikembangkan secara matang sehingga mampu menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kehadiran layanan itu juga diharapkan memperkuat konektivitas antardaerah di kawasan Madiun Raya.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Menurut Ning Lia, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses menjadi masukan penting bagi DPD RI dalam mendorong koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan di daerah, ia berharap berbagai persoalan infrastruktur dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Melalui percepatan pembangunan JLS, pengembangan Jalur Wilis, dan rencana perluasan layanan Trans Jatim, Ning Lia berharap konektivitas antarwilayah di Jawa Timur semakin kuat.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah barat dan selatan Jawa Timur. (Red)
Komentar