 |
| Moch Eksan.(Dok/Istimewa). |
Oleh Moch Eksan
Lensajatim.id, Opini- Hari ini, 17 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto genap berusia 75 tahun. Dan tiga hari kemudian, 20 Oktober 2026, Prabowonomics genap 2 tahun. Memang, Oktober ini bulan Prabowo. Bulan yang memiliki makna khusus bagi presiden sebagai bulan dilahirkan oleh Ibunda Dora Sigar dan bulan naiknya ke singgasana Presiden Republik Indonesia.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo adalah manusia Indonesia yang paling dibanggakan oleh ibunya, sekaligus tempat bertumpuh ibu Pertiwi. Seluruh ibu Indonesia, berharap Prabowonomics efektif mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prabowonomics adalah madzhab ekonomi presiden yang berisi konsep dan arah kebijakan ekonomi negara. Dimana negara hadir lebih efektif dalam mengelola perekonomian dan kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945.
Konsep ekonomi Prabowo merupakan manifestasi dari pemikiran dan prilaku ekonomi keluarga Prabowo sendiri. Terutama kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, serta ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo.
Margono adalah pelaku koperasi di era pemerintah Belanda. Dia pegawai kolonial yang mengelola bank pemerintah. Dia tercatat sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 46.
Sedangkan, Soemitro adalah begawan ekonomi Indonesia yang melahirkan pembangunanisme pemerintahan Orde Baru. Wujudnya berupa trilogi pembangunan yang disusun di atas stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan.
Kendati Prabowo bukan seorang ekonom, akan tetapi dia satu-satunya presiden yang punya corak madzhab ekonomi yang jelas. Dari awal berkuasa, ia langsung gaspoll dalam menjalankan perekonomian negara berdasarkan konstitusi ekonomi.
Berbagai aset negara yang dikuasi pihak swasta diambil-alih oleh negara. Aset-aset tersebut rerata konsesi lahan hutan dan komersial yang dikelola swasta. Prabowo telah mengambil lahan yang tak berizin dan atau sudah habis masa kontraknya.
Sampai Oktober 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil mengambil kawasan hutan seluas 5 juta hektar lebih. Aset lahan itu diperkirakan nilainya lebih dari Rp 150 triliun. Dan, penjatuhan denda administrasi sebesar Rp 52 triliun.
Berbagai lahan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara diberikan pada PT Agrinas Palma Nusantara untuk lahan perkebunan sawit, dan pada Kementerian Kehutanan untuk deforestasi dan konservasi hutan produksi dan lindung.
Sekretariat Negara (Setneg) juga telah berhasil mengambil-alih aset komersial yang dikuasai oleh swasta, seperti Hotel Sultan dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK), aset properti dibawah LMAN dan lain sebagainya.
Barangtentu kebijakan di atas untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara untuk diinvestasikan kembali guna sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Disinilah peran Badan Pengelola Danantara dibutuhkan. Sebuah badan yang bertugas mengelola dana investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan aset 900 miliar dollar atau 16.247.7 triliun rupiah, Danantara mesti menghasilkan laba bersih diatas 360 triliun. Ini berarti perusahaan negara belum maksimal dalam memberikan keuntungan bagi negara. Ternyata hanya menyumbang 2.2 persen saja.
Idealnya net profit margin (persentase laba bersih) perusahaan jumlahnya antara 10-20 persen per tahun. Memang, besar kecilnya pendapatan perusahaan bergantung pada bidang usaha. Yang terkecil sektor retail/toko online/perdagangan umum, labanya antara 5-20 persen. Juga yang terendah sektor manufaktur, hasilnya antara 5-15 persen.
Jadi, laba bersih Danantara di bawah kata ideal sebagai badan usaha yang bergerak di berbagai bidang dan sektor usaha. Perusahaan negara di bawah konsep Prabowonomics masih perlu banyak berbenah. Jangan sampai hanya ganti casing saja dari Kementerian BUMN berubah nama pada BP Danantara.
Niat Prabowo menjadikan Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi masih jauh api dari panggang. Badan yang dipimpinan Rosan Roeslani masih belum bisa membantu malah jadi beban Prabowo dalam mewujudkan Prabowonomics.
Setidaknya, Danantara itu memberikan sumbangan laba bersih pada negara angkanya sama atau setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5.26 persen. Bila tidak, maka, mau tak mau, Danantara wajib melakukan efisiensi dan peningkatan produktifitas semua perusahaan plat merah di bawah naungannya.
*Penulis Buku Prabowo Subianto, Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial, Pena Salsabila, Jakarta, 2025
Komentar