 |
| Slamet Ariyadi, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Jakarta – Slamet Ariyadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi I Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Madura sampaikan aspirasi pada rapat Paripurna penutupan masa sidang tentang Petani, pendidikan dan pembangunan pulau Madura pada Kamis (13/07/2023).
Pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu menyampaikan aspirasi soal nasib para petani tembakau di Madura. Pasalnya, harga tembakau pada musim panen seringkali tidak sesuai dengan harapan rakyat.
"Sebentar lagi, masyarakat Madura akan melakukan panen tembakau. Maka dari itu, kami meminta komitmen pemerintah untuk melakukan intervensi guna bisa menekan harga jual tembakau yang sesuai dengan harapan rakyat," katanya Kamis (13/07/2023).
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa sebagai wakil rakyat, tentunya wajib untuk bantu rakyat agar bisa sejahtera. Karena, petani sebagai salah satu tulang punggung bangsa dan negara ini tentunya sehingga pemerintah perlu juga untuk melakukan intervensi.
"Pemerintah perlu menekan dan mengintervensi pabrik tembakau agar mereka bisa menyesuaikan harga tembakau yang stabil dan sesuai harapan petani," tegasnya.
Tidak hanya itu saja, politikus muda PAN itu mengingatkan kepada pemerintah terkait janji pemerintah untuk terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak covid 19, khususnya para anak yatim piatu yang ditinggalkan para anggotanya.
Para orang tuanya yang meninggal karena covid untuk terus dibantu untuk bisa mengenyam pendidikan dan dibantu pendidikannya secara gratis. Karena kami kemarin mendapatkan laporan untuk beasiswa yang dijanjikan ada yang belum terealisasi," paparnya.
Kemudian, kata Slamet Ariyadi, sebagai masyarakat Pulau Madura sedikit kecewa dengan pemerintah dalam sektor pembangunan bangsa ini. Pasalnya, sebagai legislator mewakili Madura merasa ada diskriminasi setiap kali mengusulkan aspirasi yang berada di kepulauan Madura.
"Madura ini terdiri dari ribuan pulau, namun pemerintah belum bisa mengakomodir untuk merealisasikan apa yang kami usulkan untuk sejumlah kepulauan di Madura," tegasnya.
"Salah satunya, pembangunan di Pulau Kangean dan Pulau Sepekan yang dekat dengan Makassar ini sela seringkali dikecewakan dengan alasan tidak adanya SPPD ataupun alasan jarak tempuh laut yang kurang memadai," sambungnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo untuk mampu mengevaluasi lembaga atau kementrian yang bertanggung jawab dengan usulan pembangunan tersebut.
"Kami meminta Bapak Jokowi segara evaluasi lembaga atau kementrian yang bertanggung jawab. Tak lain, hanya untuk membangun bangsa dan negara ini dari kepulauan," tandasnya. (Red)
Komentar