Sentil Menkes, Anggota Komisi IX DPR RI Minta Tidak Lukai Hati Rakyat Dengan Kata-Kata

Baca Juga

 

Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, S.Pd., M.H., menyampaikan teguran terbuka kepada Menteri Kesehatan RI dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta. Teguran ini dilontarkan sebagai respons atas sejumlah pernyataan Menkes yang beredar di ruang publik dan dinilai menyinggung perasaan masyarakat, khususnya kelompok dengan kondisi ekonomi dan kesehatan yang rentan.

Nurhadi secara khusus menyoroti dua pernyataan yang belakangan ramai menjadi pembicaraan, yakni soal orang dengan lingkar pinggang lebih dari 33 cm yang disebut “cepat meninggal”, serta pernyataan bahwa orang bergaji Rp 5 juta “pasti tidak pintar dan tidak sehat”. Bagi Nurhadi, ucapan-ucapan seperti ini tidak hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga tidak memiliki empati sosial dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Masyarakat kita, terutama di daerah pemilihan saya di Jawa Timur VI, banyak yang hidup sederhana. Penghasilan mereka terbatas, dan kondisi kesehatannya juga belum tentu ideal. Tapi mereka tetap bekerja keras, hidup bermartabat, dan ingin diperhatikan bukan dipermalukan oleh pernyataan-pernyataan yang tidak bijak,” ujarnya dengan nada tegas, Senin (26/05/2025). 

Menurut Nurhadi, seorang menteri, apalagi di bidang kesehatan, bukan hanya berkewajiban menyampaikan data dan kebijakan, tapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga suasana batin rakyat. Dalam pandangannya, komunikasi publik seorang pejabat negara harus mampu memberi semangat, bukan menyebarkan stigma.

Penerima penghargaan SMSI Award tahun 2025 ini menambahkan, tidak selayaknya penghasilan atau ukuran tubuh dijadikan tolok ukur atas kecerdasan dan kesehatan seseorang. Negara, kata Nurhadi, seharusnya hadir untuk menjamin bahwa semua warga tak peduli status ekonominya memperoleh hak atas layanan kesehatan yang berkualitas dan informasi yang edukatif serta membangun.

Nurhadi pun mendesak agar Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cara menyampaikan pesan kepada publik. Ia menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang berbasis data yang valid, serta disampaikan dalam bahasa yang lebih empatik dan membangun kepercayaan rakyat.

“Di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan, rakyat tidak butuh stigmatisasi. Yang mereka butuhkan adalah harapan. Dan harapan itu bisa dimulai dari bagaimana kita, para pejabat negara, berbicara kepada mereka,” tutup Nurhadi. (Red)