 |
| Ning Dini, Anggota Komisi VIII DPR RI saat melakukan Kunjungan Spesifik ke Kantor BPBD Kota Probolinggo.(Dok/Istimewa). |
Kedatangan Ning Dini—sapaan akrabnya—disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Sugito Prasetyo, S.STP., M.M beserta jajaran staf di lingkungan BPBD. Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan diisi dengan pemaparan kondisi serta capaian kinerja BPBD Kota Probolinggo dalam hal mitigasi kebencanaan.
Dalam forum tersebut, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan sejumlah langkah preventif yang telah dilakukan, mulai dari pengecekan berkala lumbung pangan untuk kebutuhan darurat saat terjadi bencana, hingga pelaporan kondisi lapangan secara rutin melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
“Kami melakukan update pelaporan dua kali sehari, yakni pukul 08.00 dan 16.00 WIB. Ketika terjadi bencana, laporan diperbarui setiap satu jam sekali agar respons cepat bisa dilakukan,” terang Sugito.
BPBD juga menjalin kerja sama aktif dengan sekolah dan yayasan yang berada di titik rawan bencana untuk memberikan edukasi dan simulasi evakuasi, demi membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak dini.
Namun demikian, Sugito menegaskan bahwa BPBD Kota Probolinggo masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Ia mengungkapkan kebutuhan mendesak akan kendaraan operasional, kendaraan serbaguna (seperti dapur umum), serta kendaraan angkut barang. Selain itu, BPBD juga membutuhkan peralatan perangkat lunak, terutama alat pendeteksi cuaca yang bisa dipasang di titik-titik strategis.
Menanggapi hal tersebut, Ning Dini menyampaikan komitmennya untuk menjembatani aspirasi BPBD Kota Probolinggo ke tingkat pusat.
“Kesiapsiagaan bencana tidak boleh setengah-setengah. BPBD butuh dukungan anggaran dan peralatan yang memadai agar bisa maksimal dalam melindungi masyarakat. Kami siap kawal kebutuhan ini di Komisi VIII DPR RI,” tegas Ning Dini.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, terutama dalam membangun sistem peringatan dini, edukasi publik, dan pemenuhan logistik kebencanaan.
Dalam kunjungan tersebut, Ning Dini juga memberikan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:
1. Sosialisasi mitigasi bencana kepada kelompok rentan dan lembaga pendidikan perlu dilakukan secara berkala guna membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat;
2. Pemenuhan kendaraan operasional dan kendaraan serbaguna untuk mendukung mobilitas BPBD dalam kondisi darurat;
3. Pengadaan perangkat lunak dan alat pendeteksi cuaca berbasis tanah guna memperkuat sistem monitoring dini terhadap potensi bencana alam.
Kunjungan spesifik ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara DPR RI dan BPBD Kota Probolinggo dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat penanganan, dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang. (Ham)
Komentar