Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Sri Mulyani Tegaskan Dukungan untuk Sekolah Rakyat

Baca Juga

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Cak Imin.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satunya lewat Program Sekolah Rakyat, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar Selasa, 8 Juli 2025, dan dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, serta dihadiri Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir langsung dalam rapat tersebut untuk memastikan kesiapan dukungan fiskal dan lintas kementerian dalam mengimplementasikan program unggulan ini.

“Sekolah Rakyat bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi,” tegas Sri Mulyani dalam rapat koordinasi tersebut.

Sekolah Rakyat, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, merupakan sekolah berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter, kemandirian, dan pemberdayaan sosial.

Sri Mulyani menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

 “Kami di Kementerian Keuangan siap mendukung dari sisi pembiayaan agar Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga adalah kunci utama keberhasilan program ini. Di bawah koordinasi Kemenko PMK, berbagai pihak terkait diminta untuk saling berkolaborasi agar pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak hanya simbolis, tetapi berdampak nyata.

“Program ini bukan sekadar proyek, melainkan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi,” tambahnya.

Rakor Tingkat Menteri tersebut menjadi langkah awal mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat, seiring dengan misi besar Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan menciptakan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. (Had)