 |
| Lita Machfud Arifin, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem.(Dok/Istimewa). |
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama PB PGRI dan Ikatan Pendidik Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/07/2025).
Anggota Komisi X dari Fraksi NasDem, Lita Machfud Arifin, menyoroti ketidakadilan yang selama ini dirasakan para guru honorer dan PPPK. Mereka telah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan, bahkan di pelosok negeri, namun masih menghadapi hambatan administratif untuk mendapatkan status kepegawaian tetap.
“Mereka ini bukan pendatang baru. Mereka sudah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan, bahkan di daerah-daerah 3T. Tidak adil jika mereka harus mengikuti tes ulang atau dibatasi oleh usia,” ujar Lita dengan nada tegas.
Untuk memastikan keadilan bagi para guru, Fraksi NasDem menyampaikan enam rekomendasi penting kepada pemerintah dan DPR RI:
1. Revisi UU ASN agar memungkinkan alih status PPPK ke PNS tanpa tes dan batas usia.
2. Regulasi transisi yang adil, sebelum revisi UU resmi berlaku.
3. UU Perlindungan Profesi Guru harus segera disahkan jika belum tercakup dalam RUU ASN dan RUU Sisdiknas.
4. Standarisasi kontrak PPPK agar setara dengan PNS, termasuk hak pensiun dan jenjang karier.
5. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% APBN/APBD harus betul-betul fokus pada kesejahteraan guru.
6. Masa pengabdian guru honorer harus dihitung sebagai afirmasi dalam proses alih status ASN.
Legislator asal Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini juga menegaskan bahwa kebijakan ini harus melibatkan organisasi-organisasi guru sebagai mitra strategis dalam penyusunannya.
“Jika negara ingin pendidikan Indonesia maju, maka langkah pertama adalah memuliakan para guru. Jangan biarkan pengabdian mereka berakhir tanpa kepastian,” tambah Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ini.
NasDem menilai selama ini guru honorer hanya dijadikan tenaga cadangan tanpa perlindungan yang layak. Langkah ini pun menjadi bentuk keberpihakan politik untuk mengangkat martabat para pendidik.
Fraksi NasDem memastikan akan terus mengawal pembahasan revisi UU ASN dan seluruh regulasi turunannya, agar kebijakan ini bisa segera terealisasi dan memberi keadilan nyata bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. (Had)
Komentar