Soroti Efisiensi Anggaran, Willy Aditya Minta KemenHAM Utamakan Layanan Publik dan Kolaborasi

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti pendekatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang dinilainya masih terlalu konvensional. Ia berharap KemenHAM tidak hanya bersifat pasif menunggu masyarakat datang, melainkan lebih aktif menjemput bola dalam memberikan layanan.

“KemenHAM jangan hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tapi harus proaktif mendekati dan melayani langsung,” kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Tak hanya itu, politisi Partai NasDem ini juga mengingatkan agar kementerian tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, seperti pembangunan kantor wilayah (kanwil) baru. Menurutnya, pembagian wilayah dan sumber daya bisa lebih efisien dengan cara berbagi fungsi, mengingat sudah ada Kanwil Kemenkumham di berbagai daerah.

 “Untuk kanwil juga sebenarnya bisa berbagi, karena sudah ada Kanwil Kemenkum dan HAM. Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama saja dalam melaksanakan program,” ujarnya.

Willy juga mengusulkan agar KemenHAM memperkuat sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, pendekatan koordinatif lebih penting ketimbang menambah jumlah gedung atau merekrut ribuan aparatur sipil negara baru.

Ia menyoroti kebutuhan KemenHAM terhadap sekitar 1.000 ASN yang belum terpenuhi. Namun, ia menegaskan bahwa pemenuhan SDM seharusnya seimbang dengan penguatan program substansial.

“Jangan hanya fokus ke rekrutmen. Anggaran harus adil antara program dan infrastruktur, apalagi sekarang kita berada di era efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menyinggung pentingnya orientasi anggaran pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Ia menilai program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan perumahan rakyat, hingga pupuk murah untuk petani, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus menjadi prioritas.

“Program Asta Cita itu jelas mengarah ke pemenuhan HAM dasar. Kalau cuma bangun kantor atau tambah ASN, itu missleading,” tegasnya.

Willy juga mengkritisi alokasi anggaran yang dinilai terlalu kecil untuk skala kerja KemenHAM. Dari total pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp60,47 miliar, dana yang tersedia hanya tinggal Rp113,85 miliar.

“Bayangkan, anggarannya hanya seratusan miliar. Bagaimana logikanya bisa melakukan penegakan HAM secara maksimal dengan dana segitu? Apalagi harus membiayai 20 kanwil dan rencana ekspansi ke provinsi lain,” pungkasnya.

Dengan situasi itu, Willy mendesak agar KemenHAM berfokus pada pelayanan berbasis kolaborasi antar lembaga, dan memastikan anggaran yang ada menyentuh kebutuhan riil masyarakat. (Had)