 |
| Penampakan mobil hasil sitaan KPK dari giat OTT Wamenaker.(Dok/Inilah) |
Penangkapan ini diduga terkait praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebuah kewenangan yang melekat pada Kemenaker.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rasa kecewa. Menurutnya, Presiden sudah berulang kali mengingatkan jajaran kabinet untuk menjauhi praktik korupsi.
“Beliau menyayangkan sekali, apalagi di tengah sudah berkali-kali mengingatkan. Tapi kalau ditanya apakah beliau terkejut berlebihan, ya tidak. Yang jelas rasa kecewa itu ada,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025), sebagaimana ditulis Kompas.
Prasetyo menegaskan, salah satu misi utama pemerintahan Prabowo adalah pemberantasan korupsi, dan komitmen itu harus dimulai dari pejabat negara. “OTT ini harus jadi peringatan keras bagi semua jajaran pemerintah. Presiden ingin semua pihak menjaga integritas,” ujarnya.
Dalam operasi senyap itu, KPK tak hanya mengamankan 10 orang pejabat. Puluhan mobil mewah dan motor besar Ducati juga disita sebagai barang bukti, selain sejumlah uang tunai.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi kuat adanya pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. “Ada dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Tim mengamankan sejumlah uang dan kendaraan mewah dari lokasi,” jelasnya.
Beberapa ruangan di kantor Kemenaker juga telah disegel sebagai bagian dari proses penyidikan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Prabowo-Gibran dalam mewujudkan pemerintahan bersih. Pengamat menilai, sikap tegas Presiden akan menentukan arah pemberantasan korupsi di periode awal pemerintahannya.
Prabowo sendiri menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum. “Siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi untuk korupsi,” ujar Prasetyo menirukan pesan Presiden.
Dengan barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, hingga motor mewah, publik kini menanti langkah tegas pemerintah dan KPK untuk menuntaskan kasus ini. OTT Noel bisa menjadi titik balik, apakah pemerintahan baru benar-benar serius menindak korupsi, bahkan ketika menyangkut orang dekat sekalipun. (Tim)
Komentar