Pengamat Soroti Kinerja Menteri, Dorong Presiden Prabowo Lakukan Perombakan Kabinet

Baca Juga

Moch Habibi, Pengamat Intelijen dan Politik.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta- Di tengah euforia perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, sorotan publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola roda pemerintahan. Pengamat intelijen dan politik, Moch Habibi, menilai saatnya Presiden melakukan reshuffle kabinet untuk memberikan penyegaran dan akselerasi kinerja.

Menurut Habibi, hampir 10 bulan pemerintahan berjalan, masyarakat masih menunggu gebrakan nyata dari Presiden. Namun, ia menilai belum ada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Faktanya, masih banyak ketimpangan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan budaya. Hal ini harus segera dijawab dengan format ulang kabinet,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/08/2025). 

Habibi menyoroti dominasi wajah-wajah lama dalam kabinet Prabowo, yang menurutnya masih memperlihatkan loyalitas ideologis terhadap mantan presiden Joko Widodo. Kondisi ini, kata dia, membuat laju pemerintahan berjalan lambat.

“Kalau ingin cepat melakukan balancing, Presiden harus menghadirkan figur-figur baru yang layak secara meritokrasi. Jangan sampai kabinet hanya jadi ajang loyalitas politik tanpa energi baru,” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran di seluruh kementerian menimbulkan ketidaknyamanan internal. Banyak menteri merasa terbatasi ruang manuvernya, padahal mereka membawa kepentingan besar dalam mengelola APBN.

“Rakyat tidak mungkin meminta menteri mundur. Mereka akan bertahan. Karena itu, reshuffle adalah instrumen Presiden untuk menyelaraskan keinginan rakyat dengan kinerja eksekutif,” jelas Habibi.

Nada kritik yang sama juga muncul dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta (15/8/2025), Puan menegaskan bahwa DPR memiliki kewajiban mengawasi kinerja eksekutif agar berjalan konstitusional, efektif, dan bertanggung jawab.

“Apabila para menteri tidak menjalankan tugas sesuai visi misi presiden secara proporsional, maka DPR akan memberikan teguran. Dengan segala hormat, izinkanlah kami, Bapak Presiden, menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional. Demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” ucap Puan.

Dengan tekanan dari pengamat dan parlemen, isu reshuffle kabinet pun semakin menguat. Publik kini menunggu sikap Presiden Prabowo: apakah memilih bertahan demi stabilitas politik, atau melakukan langkah berani demi menjawab harapan rakyat. (Had)