 |
| Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). |
Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, menjelaskan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini melibatkan berbagai responden, mulai dari aparatur pemerintah, masyarakat pengguna layanan publik, hingga pakar independen.
“SPI bukan sekadar peringkat, melainkan peta risiko korupsi yang harus jadi acuan pencegahan sejak awal,” terangnya, Selasa (19/08/2025).
Berdasarkan data, skor integritas Sumenep pada 2023 tercatat 78,74 dengan posisi ke-13. Tahun ini, meski naik ke posisi pertama, nilainya justru menurun menjadi 77,58. Tren ini menunjukkan perjalanan indeks integritas Sumenep yang masih fluktuatif dalam empat tahun terakhir.
Lebih lanjut, SPI 2024 menyoroti adanya tiga sektor rawan korupsi dengan nilai rendah, yakni pengelolaan anggaran (72,43), pengadaan barang dan jasa/PBJ (71,55), serta pengelolaan SDM (71,27). Sementara itu, beberapa indikator mendapat apresiasi tinggi, seperti transparansi (87,81), perdagangan pengaruh atau trading influence (83,23), dan sosialisasi antikorupsi (76,92).
Menanggapi hasil tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
“Kalau perencanaannya bagus, cepat, tepat waktu, maka nilainya tidak akan merah. Itu yang harus segera diperbaiki,” tegas Fauzi.
Terkait PBJ, ia menekankan percepatan proses lelang agar tidak menimbulkan kesan stagnan di masyarakat. Sedangkan pada sektor SDM, penempatan dan pembagian tugas dinilai masih perlu pembenahan.
“PBJ harus dipercepat. Jangan sampai masyarakat melihat di awal tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Itu yang harus segera dibenahi,” pungkasnya. (Zi)
Komentar