 |
| Gus Firman dan Ning Lia dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dua tokoh Jawa Timur, Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama atau Ning Lia, dan Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali atau Gus Firman, menyampaikan pandangan kritis sekaligus dorongan agar pemerintah memperketat pengawasan.
Ning Lia menekankan perlunya kontrol ketat terhadap Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG agar kasus dugaan keracunan massal tidak terus berulang.
“Pengawasan pemerintah harus dioptimalkan dan jangan lupa mengikutsertakan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Menurut Senator yang juga dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI ini, aspek gizi harus sejalan dengan standar keamanan pangan. Ia juga menilai pentingnya pemerataan peran UMKM dalam penyediaan menu MBG, bukan hanya untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha masyarakat di daerah.
“UMKM harus dilibatkan lebih luas. Pemerataan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa MBG aman, sehat, dan bermanfaat,” jelas Ning Lia.
Ia menambahkan, selama ini penyediaan MBG masih terpusat pada satu dapur dengan jumlah pesanan besar. Padahal, kebutuhan dapur tersebar luas.
“Idealnya, setiap sekolah bisa memanfaatkan UMKM sekitar agar distribusi lebih merata. Kasus dugaan keracunan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mulai kualitas pangan, distribusi, hingga pemberdayaan UMKM lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Gus Firman menyoroti aspek lain dari pelaksanaan program MBG, yakni potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kalau Ning Lia prihatin terhadap kasus keracunan, saya mencermati potensi korupsi sistemiknya. Transparency International Indonesia (TII) pada 30 Juni 2025 sudah mengingatkan adanya kerawanan ini. Pemerintah sebaiknya membaca dan memonitor secara cermat karena indikasi kuat sudah bermunculan,” ujar Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) sekaligus keponakan Prof. Mahfud MD itu.
Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi, sehingga perlu langkah ekstra untuk menutup celah penyimpangan, terlebih program MBG memiliki anggaran jumbo dan melibatkan banyak pihak.
“We have no other choices selain memperketat pengawasan MBG agar tidak kehilangan raison d’être-nya. Daripada menimbulkan banyak masalah, lebih baik program ini dievaluasi total,” tegasnya.
Baik Ning Lia maupun Gus Firman sama-sama berharap pemerintah serius melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelibatan masyarakat agar program MBG benar-benar membawa manfaat tanpa menimbulkan masalah baru. (Had)
Komentar