 |
| Ning Dini, Anggota Komisi VIII DPR RI.(Dok/Istimewa). |
“Berdasarkan pengawasan Komisi VIII di beberapa Sekolah Rakyat, kebutuhan pemenuhan kapasitas guru yang mumpuni dengan kurikulum kompleks masih menjadi tantangan. Penyebaran tenaga pendidik pun belum merata,” ujar politisi perempuan yang akrab disapa Ning Dini dalam keterangan tertulis, Selasa (23/09/2025).
Selain masalah guru, Ning Dini juga menemukan kendala lain terkait wali asuh serta dukungan dana operasional. Ia menyoroti status tenaga pendidik SR yang mayoritas berstatus PPPK “jalur Kemensos”, sementara kepala sekolah berasal dari ASN. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan kejelasan status kontrak dan insentif agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Saat ini, program SR sudah berjalan di 100 titik di seluruh Indonesia dan akan bertambah 65 titik baru pada akhir September. Namun, Dini mengingatkan agar penambahan jumlah sekolah tidak hanya dikejar dari sisi kuantitas.
“Pengelolaan berkelanjutan sangat penting. Sekolah Rakyat harus memastikan kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik, bukan sekadar memperbanyak jumlah sekolah,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo ini.
Meski memberikan evaluasi, Ning Dini menegaskan dukungannya terhadap program ini. Menurutnya, SR mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara.
Ia juga menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rekrutmen siswa menjadi langkah tepat untuk meminimalisasi kesalahan data penerima bantuan.
“Selaku anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, saya berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Harapannya, Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru,” pungkasnya.(Njb)
Komentar