 |
| Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur saat Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial RI.(Dok/Istimewa). |
Menurut Ning Lia, langkah tersebut krusial untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC), terutama di Kabupaten Magetan yang saat ini baru mencapai 78 persen. Salah satu penghambatnya, kata dia, adalah penonaktifan 6.800 peserta PBID, yang mayoritas berasal dari kalangan miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC bisa tercapai,” tegas Ning Lia.
Senator muda asal Jawa Timur itu menilai, jika beban PBID ditanggung pusat, daerah akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk memperluas kepesertaan JKN. Dengan begitu, Magetan tidak tertinggal dari daerah tetangga seperti Ponorogo dan Ngawi yang sudah mencapai UHC 100 persen.
“Kalau PBID bisa ditanggung pusat, Magetan bisa menambah kepesertaan baru. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan karena keterbatasan anggaran daerah,” ujar Ning Lia yang juga dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI.
Perempuan yang akrab dijuluki Senator Cantik itu menegaskan, UHC bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan investasi jangka panjang. “Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain kesehatan, Ning Lia turut menyoroti persoalan pendidikan, khususnya keterbatasan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat (SR). Banyak guru harus mengajar jauh dari domisili, padahal peran mereka juga menjadi orang tua pengganti bagi siswa dari keluarga miskin Desil 1 dan 2.
“Mencari guru untuk SR tidak mudah. Penempatan guru yang dekat domisili sangat penting untuk menjaga kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ning Lia juga menyinggung prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sudah mencapai 2,3 juta orang, sementara fasilitas rehabilitasi Kemensos baru tersedia di 30 sentra. Ia mempertanyakan strategi pemerintah memperluas layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, memastikan pemerintah terus memperkuat kebijakan perlindungan sosial. Pada 2025, anggaran Kemensos mencakup Program Sembako Rp 43,86 triliun, PKH Rp 28,7 triliun, Program Permakanan Rp 1,48 triliun, serta YAPI Rp 705,6 triliun.
“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPD RI untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Agus.
Agus juga menekankan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai instrumen penting memutus rantai kemiskinan sejak dini, dengan kurikulum persiapan, intrakurikuler, hingga asrama yang menanamkan karakter dan spiritualitas.
“Kemensos berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung kebijakan Presiden RI dalam pengentasan kemiskinan,” tandasnya. (Had)
Komentar