H. Achmad Sudiyono Desak Pemda All Out Dukung KDMP dan MBG: Jangan Biarkan Program Strategis Nasional Tersendat

Baca Juga

H. Achmad Sudiyono, Tokoh Masyarakat Jember bersama TNI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jember– Tokoh masyarakat Kabupaten Jember, H. Achmad Sudiyono, mendesak pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar memberikan dukungan penuh dan konkret terhadap dua program strategis nasional atau program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto  yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan dua program tersebut sangat menentukan penguatan ekonomi desa sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.

H. Achmad menilai, pemerintah pusat saat ini menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pembangunan sarana dan unit usaha KDMP di seluruh daerah. Namun, implementasi di lapangan kerap terkendala persoalan klasik, terutama terkait ketersediaan dan status lahan.

“Kalau lahannya milik desa biasanya lebih mudah. Tetapi ketika menyangkut tanah milik pemerintah seperti Perhutani, Telkom, atau BUMN lainnya, prosesnya sering berbelit. Padahal ini untuk kepentingan masyarakat luas, seharusnya bisa dipermudah,” ujar H. Achmad kepada media, Sabtu (13/11/2025).

Ia menegaskan, kebijakan kepala daerah terkait pemanfaatan lahan sangat menentukan keberhasilan program KDMP. Menurutnya, masih banyak aset tanah milik pemerintah daerah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih, khususnya di wilayah kelurahan yang tidak memiliki tanah kas desa (TKD).

“Di sinilah peran bupati menjadi sangat penting. Keputusan strategis soal pemanfaatan lahan pemda akan sangat mempercepat dukungan terhadap KDMP, terutama bagi kelurahan yang tidak punya tanah kas desa,” jelasnya.

Secara rasional, H. Achmad menilai keberadaan toko atau unit usaha KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. KDMP diyakini mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Jika proses pembangunannya terhambat, maka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa juga ikut tertunda.

Selain KDMP, H. Achmad juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Jember. Ia mengingatkan bahwa bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan bahan pangan seperti sayur-mayur, telur, dan kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

“Jika seluruh kebutuhan pokok diserap oleh program MBG tanpa perencanaan yang matang, sangat mungkin terjadi kelangkaan di pasar. Dampaknya bisa memicu kenaikan harga dan justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Owner SPPG Dapur MBG Bintoro Jember, H. Achmad menilai pemerintah daerah perlu bersikap antisipatif. Ia mendorong adanya pemetaan kebutuhan secara akurat, penguatan data produksi pangan lokal, serta koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar ketersediaan stok tetap aman dan distribusi berjalan seimbang.

H. Achmad yang juga menjabat sebagai Bupati LIRA Jember meminta OPD terkait segera menyiapkan langkah konkret, mulai dari penguatan peran petani lokal, kemitraan dengan koperasi, hingga pengelolaan cadangan pangan daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar program MBG tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan efek ganda bagi kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.

“KDMP dan MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Ini bukan sekadar program jangka pendek, tetapi investasi besar untuk menyiapkan generasi emas 2045 sekaligus mempercepat kemajuan ekonomi desa,” pungkasnya.

Ia berharap, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memastikan kedua program strategis nasional tersebut berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Had)