Hakordia 2025 di Jawa Timur Tak Sekadar Peringatan, Ning Lia Gaungkan Revolusi Integritas

Baca Juga

Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada Selasa, 9 Desember 2025, kembali menjadi momentum penting dalam penguatan komitmen antikorupsi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, menegaskan bahwa Hakordia harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan.

“Hakordia 2025 harus menjadi titik balik penguatan integritas, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk benar-benar membangun budaya antikorupsi yang kokoh, transparan, dan akuntabel,” ujar senator yang akrab disapa Ning Lia itu, Selasa (09/12/2025). 

Menurut senator asal Jawa Timur tersebut, integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh daerah, termasuk Jawa Timur.

“Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini harus dibangun sebagai sebuah ekosistem dari hulu ke hilir, melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, serta pelibatan aktif masyarakat,” jelas Ning Lia, yang juga dikenal sebagai keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia juga menyoroti peran strategis digitalisasi dan optimalisasi teknologi informasi sebagai instrumen efektif dalam mencegah praktik korupsi. Menurutnya, sistem berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga efisiensi pelayanan publik.

Tema Hakordia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, dinilai sangat relevan dengan semangat Jawa Timur dalam memperkuat pelayanan publik yang bersih, cepat, dan berintegritas.

Di akhir pernyataannya, Ning Lia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Ia mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk menjadikan integritas sebagai nilai bersama dalam setiap aktivitas pelayanan.

“Tanpa kepercayaan publik, pembangunan akan kehilangan maknanya. Karena itu, integritas harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” pungkasnya. (Red)