Kuat Dugaan Dana BOS Jadi Sumber Iuran K3S SD di Ajung Jember, Nilainya Capai Jutaan Rupiah per Bulan

Baca Juga

Ilustrasi.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jember– Praktik pendanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang SD di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, menuai sorotan. Forum kepala sekolah tersebut diduga kuat dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), satu-satunya sumber pendanaan resmi sekolah negeri.

Dugaan ini mengemuka setelah sejumlah kepala sekolah mengungkap adanya iuran rutin dan insidental yang dibebankan kepada sekolah, meski K3S disebut tidak memiliki dasar hukum formal.

Salah satu kepala SD negeri di Kecamatan Ajung yang juga anggota K3S menyebut, keberadaan dan aktivitas forum tersebut hanya berlandaskan kesepakatan internal.

“Tidak ada dasar hukum. Karena tidak ada dasar hukum, mereka bergerak berdasarkan kesepakatan mereka sendiri,” ungkapnya kepada Lensajatim.id.

Iuran Per Siswa, Biaya Ujian, hingga Monitoring Dinas. Sumber tersebut membeberkan bahwa kesepakatan internal K3S mencakup penarikan iuran dengan berbagai skema.

“Iuran Rp1.000 per siswa per bulan. Kalau ada kegiatan, masih iuran lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu, sekolah juga dibebani pungutan saat momentum tertentu:

Rp50.000 per lembaga saat ujian semester untuk pengawas yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Rp50.000 per lembaga saat ada monitoring dari dinas terkait ujian sekolah atau SPMB. 

Padahal, sekolah negeri seperti SD tidak memiliki sumber dana lain selain Dana BOS. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa iuran K3S secara tidak langsung diambil dari Dana BOS.

Sementara menurut Khusnul Yakin, Ketua K3S Kecamatan Ajung, membantah adanya iuran K3S yang bersumber dari Dana BOS.

“Tidak ada itu, tidak ada,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).

Namun, pernyataannya kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan. Ia mengakui bahwa setiap kegiatan K3S memang dibiayai oleh sekolah-sekolah di Kecamatan Ajung.

“Kalau ada kegiatan, ya diambilkan dari sekolahan, per lembaga. Besarannya tergantung,” ucap Khusnul yang juga sebagai Ketua PGRI itu.

Saat ditanya lebih lanjut terkait sumber dana yang digunakan sekolah untuk membayar iuran tersebut, Khusnul menyatakan tidak mengetahui.

“Itu urusan lembaga masing-masing. Kita tidak tahu iuran itu diambil dari mana,” jelasnya.

Khusnul juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa SD se-Kecamatan Ajung mencapai sekitar 4.000 siswa. Jika benar terdapat iuran Rp1.000 per siswa per bulan, maka dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp4 juta setiap bulan. (Eko)