![]() |
| Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur saat reses bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Gresik.(Dok/Istimewa). |
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Gresik bersama Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., yang digelar di Surabaya. Forum dialog tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait operasional Trans Jatim, khususnya pada Koridor 4 rute Terminal Bunder Gresik–Terminal Paciran Lamongan.
Anggota DPD RI Lia Istifhama mengakui bahwa Trans Jatim merupakan terobosan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, layanan ini telah memberikan dampak nyata bagi mobilitas masyarakat, terutama di wilayah pesisir utara Jawa Timur.
“Trans Jatim adalah wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan inklusif. Ini capaian yang patut diapresiasi. Ke depan, tentu perlu terus disempurnakan agar semakin ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujar senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Ning Lia juga mengapresiasi KPI Gresik yang aktif memberikan masukan demi peningkatan layanan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil daerah di tingkat nasional untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
“Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, saya berharap Trans Jatim dapat terus berkembang menjadi moda transportasi publik yang nyaman dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPI Gresik, Duta Bintang, menyampaikan apresiasi atas hadirnya Trans Jatim yang dinilai membuka akses mobilitas baru bagi masyarakat Gresik dan Lamongan. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, terutama terkait kenyamanan dan perlindungan kelompok rentan.
“Kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas hadirnya Trans Jatim yang sangat membantu masyarakat. Harapan kami, layanan ini semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Aspirasi ini kami titipkan kepada Ning Lia untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, KPI Gresik juga mendorong adanya evaluasi berkelanjutan terhadap standar pelayanan Trans Jatim dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal. Evaluasi yang diusulkan mencakup pengaturan kapasitas penumpang, penambahan armada, optimalisasi kursi prioritas, serta penguatan peran petugas dalam menjamin kenyamanan pengguna.
Selain itu, muncul pula masukan terkait skema tarif dan sistem pembayaran. KPI Gresik menilai bahwa penyesuaian harga atau penghapusan fasilitas rute sambung dengan satu kali pembayaran dapat dipertimbangkan demi menjaga kenyamanan penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak.
“Meski harus membayar dua kali tidak menjadi masalah karena tarif Trans Jatim sangat terjangkau. Yang terpenting, ibu dan anak bisa duduk dengan nyaman, mengingat peminat Trans Jatim sangat tinggi dan sering terjadi kepadatan,” tutur Duta.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan agar layanan Trans Jatim ke depan semakin optimal, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. (Red)


Komentar