 |
| Ilustrasi.(Dok/Radar Bontang). |
(Penulis adalah Sekretaris Jenderal PPMI Nasional)
Lensajatim.id, Opini- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dipaksa berjalan sekalipun siswa dan siswi sudah memasuki tanggal liburan Nasional. Diketahui hari Libur Nasional dimulai sejak 20 Desember 2025 sampai 01 Januari 2026. Dilansir dari Tempo.co kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa program Presiden Prabowo Subianto itu akan tetap didistribusikan untuk enam hari selama sepekan meski sekolah memasuki libur semester ganjil.
Ironisnya, pernyataan dari BGN " MBG tetap berjalan saat libur sekolah, kalau murid mau ambil ke sekolah pemerintah akan kasih, kalau tidak mau ya pemerintah tidak akan kasih" dilansir dari Tempo.co.
Dirambah lagi alasan yang membuat pembaca tak habis pikir yakni pernyataan dari Kepala Biro Hukum dan Humas BGN bahwa layanan MBG akan terus berlanjut walaupun sekolah sudah libur. Katanya gizi anak akan meningkat disaat libur sekolah dikarenakan gizi anak yang tidak terpantau oleh keluarga.
Selain itu ada Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa pihaknya juga ingin menegaskan meskipun libur sekolah bukan periode beresiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan Ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan, kata Hidayanti dikutip dari lama resmi BGN 21 Desember 2025.
Selain bagi siswa MBG juga diperuntukkan untuk ibu menyusui, Ibu hamil dan anak balita saat libur sekolah. Karena mengacu pada Pedoman Tara Kelola Penyeleggaraan Program MBG selama libur sekolah yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.
Sebuah kebijakan yang belum logis menunjukkan bahwa pemerintah haus validasi dan terkesan menginginkan program MBG ini tetap jalan meskipun seharusnya masa libur sekolah itu harus dirasakan oleh siswa dan siswi. Sehingga dalam masa libur sekolah mereka saatnya bersama keluarga dan gizi anak tentu orang tua lebih tahu makanan yang mendukung gizi anaknya.
Bahkan MBG buat anak disekolah saja belum maksimal dan banyak polemik yang terjadi Kepala BGN sudah menerbitkan peraturan baru. Hal ini kemudian yang membuat program pemerintah dirasa kurang dirasa berdampak kemana orientasinya. Sebab belum jelas hasil dikalangan tingkat pelajar malah dialihkan ke kelompok 3B Ibu hamil, Menyusui, dan balita. Kan aneh namanya, sudah jelas-jelas anggaran Negara banyak diefisiensi gara-gara MBG Namun sikapnya pemerintah dalam mengambil kebijakan terkesan serabutan. Masak iya hanya karena libur sekolah terbit peratuan baru untuk memperluas pendistrbusian MBG.
Kebijakan MBG saat libur sekolah ini tidak logis sebab berpotensi menghamburkan uang negara dan anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Dilansir dari Tempo.co dari sisi anggaran Negara hingga Desember 2025 tercatat ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang beroperasi dengan catatan sebanyak 3.000 perhari selama liburan sekolah, jika diakumalasi terdapat sekitar 526, 65 juta porsi MBG yang tetap diproduksi. dengan rata-rata harga 15.000 per porsi anggaran yang terserap selama liburan mencapai 7,9 triliun.
Angaran yang cukup fantastis kenapa pemerintah tidak menyalurka saja kepada masyarakat yang kena dampak Korban bencana ekologis di Sumatera dan Aceh? Tentu mereka disana jauh lebih membutuhkan dan memang mengharapkan bantuan yang maksimal dan merata dari pemerintah. Namun realitanya pemerintah kita lebih memprioritaskan program MBG dari Korban Bencana ekologis di Aceh dan Sumatera. ya sekalipun mereka di sana sudah mendapatkan bantuan dari Negara Indonesia tentu masih belum dikatakan cukup.
Berjalannya program MBG saat libur sekolah banyak yang perlu disoroti dari berbagai aspek mulai dari proses pembuatan MBG ini yang merasakan keuntungan dari para kaum konglomerat bukan dari penguasa menengah ke bawah Sebab. jenis makanan yang diproduksi saat libur sekolah berupa biskuit, snack ringan, susu dan roti.
Jadi produk tersebut sebagian kecil diproduksi oleh perusahaan besar bukan diproduksi oleh pengusaha mikro dan kecil (menengah ke bawah). Jadi uang triliun yang digelontorkan bukan mengalir pada pedagang sayur di pasar, atau petani di daerah, justru mengalir ke kantong konglomerat
MBG seharusnya kembali ke tujuan awal yakni memenuhi gizi anak pada saat mereka membutuhkan. Bukan terkesan memaksa program ini tetap jalan sekalipun di hari libur Nasional, supaya tidak merepotkan juga bagi orang tua dan mengganggu waktu liburnya peserta didik.
Dalam masa libur seharusnya dilakukan Evaluasi menyeluruh secara total atas berjalannya program MBG supaya pada saat pelaksanaan KBM sudah aktif kembali program dapat lebih meningkatkan kualitas dan berbagai aspek. mulai dari proses pembuatan sampai proses pendistrbusian MBG. Jadi saya rasa waktu libur sekolah pemerintah masih egosentris untuk mempercepat balik modalnya SPPG.
Saya tidak menolak progam prioritas pemerintah (MBG) tapi yang saya kritik adalah proses implementasi program inilah yang perlu di evaluasi jangan sampai overload, alokasi anggaran harus mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih mendesak dan membutuhkan.
Komentar