 |
| Mohammad Saifuddin, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa). |
“Permohonan maaf itu bagus. Ini menunjukkan pemimpin tidak perlu merasa paling benar atau main otot. Mengakui khilaf justru sikap yang patut diapresiasi,” ujar Saifuddin, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, kasus yang sempat memanas di ruang digital itu menjadi bukti nyata bahwa polemik yang viral di media sosial tidak bisa dianggap remeh. Isu yang berkembang tanpa verifikasi berlapis dinilai berpotensi memicu gesekan sosial di tingkat bawah.
“Ini bukti bahwa konflik yang viral di media sosial berdampak nyata di lapangan. Kalau tidak diverifikasi secara komprehensif, dampaknya bisa meluas,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini.
Mantan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur ini mengingatkan, setiap pernyataan yang disampaikan pejabat publik harus melalui proses verifikasi matang. Ia menekankan bahwa penelusuran fakta tidak boleh dilakukan sepihak, melainkan melibatkan banyak elemen di tingkat wilayah.
“Verifikasi tidak boleh hanya satu orang. Harus melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, lurah, camat, hingga pihak terkait lainnya supaya faktanya jelas,” katanya.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) itu juga menilai, arus informasi yang sangat cepat di era digital menuntut kehati-hatian ekstra. Informasi yang tidak lengkap, menurutnya, dapat memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
“Eskalasi konflik di media sosial bisa berubah menjadi tekanan sosial dan organisasi. Karena itu, penyampaian informasi harus detail dan faktual,” ujarnya.
Menanggapi respons MADAS atas polemik yang sempat mencuat, Saifuddin berharap persoalan tersebut tidak kembali dibesar-besarkan. Permintaan maaf yang telah disampaikan, katanya, seharusnya menjadi titik akhir konflik.
“Kalau sudah ada permintaan maaf dan pengakuan khilaf, tidak perlu dilanjutkan apalagi dibesar-besarkan. Budaya kita adalah saling memaafkan,” tutur fungsionaris PW GP Ansor Jawa Timur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merawat persatuan dan fokus membangun Kota Surabaya. Organisasi kemasyarakatan diharapkan turut mengambil peran konstruktif.
“Mari kita berjabat tangan kembali dan bersama-sama membangun Surabaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saifuddin mengingatkan bahwa konflik warga sebaiknya tidak dijadikan komoditas konten media sosial. Jika pun diangkat ke ruang publik, ia berharap yang disebarluaskan adalah upaya penyelesaian masalah, bukan narasi yang memanaskan situasi.
“Kalau mau dijadikan konten, sebaiknya solusi konstruktifnya, bukan konfliknya,” tegasnya.
Komisi A DPRD Surabaya, kata dia, terbuka sebagai ruang dialog jika masyarakat menghadapi persoalan di tingkat bawah. Penyelesaian melalui musyawarah dinilai menjadi kunci agar masalah kecil tidak berkembang menjadi kegaduhan besar.
“Kalau ada konflik, ayo duduk bersama. Kita carikan solusi supaya masalah kecil tidak membesar,” pungkasnya. (Had)
Komentar