DPR Minta Prioritaskan Produk Susu Lokal untuk Program MBG

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah memprioritaskan produk susu lokal dalam pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus memberdayakan peternak sapi perah dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan bahwa pemenuhan susu dalam program MBG tidak boleh hanya dikuasai oleh pabrik-pabrik besar. Menurutnya, daerah-daerah dengan sentra peternakan sapi perah, seperti Tulungagung dan Blitar, memiliki potensi besar untuk dilibatkan secara langsung.

“Jangan sampai susu hanya dikuasai oleh pabrik-pabrik besar. Di Tulungagung dan Blitar ada sentra peternak sapi perah yang bisa didorong untuk memenuhi kebutuhan susu di dapur-dapur SPPG, tentu melalui standar BPOM,” ujar Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Nurhadi menilai, keberadaan produsen lokal sangat strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan susu sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak kecil. Dukungan terhadap produsen lokal, lanjutnya, juga akan berdampak langsung pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di daerah.

Ia juga menyoroti persoalan kelangkaan susu yang mulai terjadi di lapangan seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG. Pasokan susu yang ditentukan oleh BGN saat ini, menurutnya, masih terbatas pada merek-merek tertentu yang tidak selalu tersedia.

“Dengan bertambahnya dapur, di lapangan saat ini terjadi kelangkaan susu. Beberapa dapur hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu yang ketersediaannya tidak selalu ada,” jelas legislator Partai NasDem tersebut.

Meski demikian, Nurhadi menilai kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi produsen susu lokal untuk tampil lebih aktif. Ia mendorong BGN bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar membuka ruang lebih luas bagi produsen lokal dengan tetap mengedepankan standar kualitas dan keamanan pangan.

“Nah, ini justru sinyal positif. BGN bersama BPOM bisa mendorong produsen lokal agar berani tampil, tentu dengan standarisasi yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.

Menurut Nurhadi, kolaborasi dengan BPOM menjadi kunci agar kualitas susu tetap terjamin sekaligus menciptakan persaingan yang sehat antara produsen lokal dan industri besar. Ia berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat distribusi susu lokal sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG bagi anak-anak dan ibu hamil di berbagai daerah. (Tim)