Jiddan Desak Bappenas Lakukan Terobosan Atasi Ketimpangan Layanan Dasar di Daerah

Baca Juga

Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, mengungkapkan masih banyak layanan dasar di daerah yang belum terpenuhi secara layak, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan serius antara daerah dan pusat yang harus segera ditangani melalui kebijakan terobosan.

Hal itu disampaikan Thoriq Majiddanor dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dalam rapat tersebut, politisi yang akrab disapa Jiddan itu memaparkan fakta masih lemahnya layanan kesehatan dasar di berbagai wilayah.

Ia menyebut, ratusan fasilitas kesehatan tingkat pertama masih beroperasi tanpa dukungan tenaga medis yang memadai.

“Hingga kini terdapat 423 puskesmas tanpa dokter umum sama sekali. Ribuan puskesmas lainnya juga kekurangan tenaga medis, sehingga layanan kesehatan dasar di daerah terpencil nyaris tidak berjalan,” ujar Jiddan.

Kondisi memprihatinkan juga terjadi di sektor pendidikan. Jiddan menyoroti masih banyak ruang kelas sekolah dasar dan menengah yang mengalami kerusakan berat.

Di Kabupaten Tasikmalaya saja, kata dia, tercatat 1.613 ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak berat.

“Anak-anak terpaksa belajar di teras atau di luar gedung karena bangunan sekolah nyaris roboh dan tidak aman,” ungkapnya.

Selain layanan dasar, Jiddan turut menyoroti anomali harga pangan nasional yang dinilai tidak sejalan dengan klaim surplus produksi.

Ia mengkritik lonjakan harga beras dan jagung yang terus menekan daya beli masyarakat serta memicu inflasi.

“Kementerian Pertanian boleh mengklaim produksi beras melimpah, tetapi faktanya harga beras terus naik. Jagung pipil untuk pakan ternak sudah menembus Rp7.500 per kilogram,” tegasnya.

Menurut Jiddan, mahalnya harga jagung berdampak langsung pada kenaikan harga daging ayam dan telur di pasaran.

Ia pun mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah, termasuk Instruksi Presiden, dalam meredam gejolak harga pangan strategis.

Menutup pernyataannya, Jiddan mendesak Kementerian PPN/Bappenas segera merumuskan terobosan konkret dan terukur.

Ia berharap daerah di luar Jawa dan kota besar dapat segera menikmati akses irigasi yang andal, layanan kesehatan dengan dokter lengkap, serta sekolah yang layak tanpa harus menunggu puluhan tahun melalui kebijakan tambal sulam. (Red)