 |
| Ketua DPD PDI Perjuangan MH Said Abdullah. (Dok/Istimewa). |
Penetapan tersebut disampaikan sebagai bagian dari kewenangan partai dalam menentukan posisi strategis di lembaga legislatif. Keputusan ini sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan DPRD Kota Surabaya pasca wafatnya Adi Sutarwijono.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif partai. Ia berharap Syaifuddin Zuhri mampu menjalankan amanah dengan baik serta membangun sinergi yang kuat bersama pemerintah kota.
“Saudara Syaifuddin Zuhri yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PDIP Surabaya kita minta bisa membangun sinergi yang bagus antara wali kota, wakil wali kota dan DPRD Kota Surabaya,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Said yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menekankan pentingnya peran DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat. Ia meminta agar kepemimpinan baru mampu menjaga amanah rakyat serta menjunjung tinggi kehormatan lembaga legislatif.
“Jaga amanah rakyat yang dititipkan melalui PDI Perjuangan di Surabaya. Jangan mempermalukan partai dan kelembagaan DPRD Kota Surabaya yang terhormat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Kota Surabaya sebagai wilayah dengan karakter masyarakat yang dinamis dan berdaya saing tinggi. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya dinilai menjadi etalase berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, pendidikan hingga demokrasi.
“Oleh sebab itu, kader PDI Perjuangan yang mendapatkan amanah sebagai wali kota, wakil wali kota, dan Ketua DPRD harus mampu menangkap denyut kebutuhan rakyat serta perkembangan kota ini,” imbuhnya.
DPP PDI Perjuangan, lanjut Said, juga meminta seluruh jajaran partai untuk tegak lurus mengamankan keputusan tersebut serta mendukung kepemimpinan di tingkat eksekutif dan legislatif agar berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa partai akan terus membuka ruang evaluasi terhadap kinerja kader, baik di pemerintahan maupun DPRD. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kami di DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan selalu membuka diri terhadap koreksi dan evaluasi. Itu kami maknai sebagai bentuk kecintaan rakyat kepada PDI Perjuangan dan Kota Surabaya,” pungkasnya. (Had)
Komentar