![]() |
| Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI, Ali Hasan Mun’im. (Dok/Istimewa). |
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyebut hingga saat ini telah terbentuk lebih dari 26 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Berdasarkan data terbaru, jumlah SPPG yang telah terverifikasi mencapai 27.066 unit di seluruh Indonesia. Kehadiran SPPG disebut menjadi fondasi utama pelaksanaan program MBG sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
“Kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, wujudnya terlihat dari 26.663 SPPG yang semuanya melibatkan masyarakat. Inilah cerdasnya pemerintah,” ujar Sony dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Dari operasional ribuan SPPG tersebut, tercatat sebanyak 1,18 juta relawan telah terlibat aktif. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tenaga dapur, distribusi pangan, pengelola administrasi, hingga pelaku UMKM lokal yang ikut menopang rantai pasok program.
Capaian itu mendapat apresiasi dari Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI, Ali Hasan Mun’im. Ia menilai program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat.
“Ini langkah nyata Presiden Prabowo dalam menciptakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia,” kata Ali Hasan, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, dampak program MBG tidak hanya terlihat dari jumlah relawan yang terlibat. Di balik operasional SPPG, terdapat efek ekonomi berantai yang ikut menghidupkan sektor usaha masyarakat di berbagai daerah.
Ali Hasan menjelaskan, setiap SPPG membutuhkan pasokan bahan pangan harian, tenaga distribusi, pengelola logistik, hingga dukungan pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut secara langsung menciptakan ekosistem ekonomi baru yang bergerak secara berkelanjutan.
“Program ini bukan sekadar bantuan makan bergizi. Ada perputaran ekonomi yang hidup di bawah. Petani, pedagang sayur, peternak, pelaku UMKM katering, hingga tenaga distribusi ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komite Tetap Pembiayaan Fiskal Perumahan Kadin Indonesia itu menilai pendekatan pemerintah dalam program MBG tergolong tepat karena memadukan agenda sosial dan ekonomi secara bersamaan.
Ia menyebut penyerapan lebih dari satu juta relawan membuktikan bahwa program negara dapat menjadi instrumen produktif untuk memperluas lapangan kerja tanpa harus selalu bergantung pada sektor formal.
“Kalau satu SPPG saja melibatkan puluhan orang, maka ribuan SPPG tentu menciptakan efek penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Ini bukan angka kecil. Program seperti ini mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung,” tegasnya.
Selain itu, Ali Hasan menilai MBG juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik, kata dia, akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan produktivitas generasi mendatang.
Tenaga Ahli DPR RI tersebut menambahkan, keberhasilan MBG perlu dijaga melalui pengawasan yang konsisten serta penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Owner SPPG Pancoran Bondowoso ini berharap program tersebut terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Had)


Komentar