 |
| Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i.(Dok/Istimewa). |
Menurut Imam, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD sepanjang 2025. Pasalnya, pada tahun yang sama Pemkot Surabaya juga tercatat memiliki pinjaman kepada Bank Jatim sekitar Rp220 miliar.
"Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD," ujar Imam, Rabu (8/7/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai besarnya SiLPA menjadi indikasi belum optimalnya penyerapan anggaran. Hal itu terlihat dari realisasi belanja daerah tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 85 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran, terutama pada belanja modal, perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
"Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda," katanya.
Imam menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah lambatnya pelaksanaan program dan proyek pemerintah sejak awal tahun anggaran. Akibatnya, banyak kegiatan baru dipercepat menjelang akhir tahun, bahkan sebagian tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.
Ia mengingatkan, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun tidak hanya berpotensi menghasilkan SiLPA yang besar, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.
"Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risiko yang muncul bukan hanya anggaran tidak terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan yang bisa terdampak," ujarnya.
Imam menilai besarnya SiLPA seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah. Ia berharap proyek-proyek yang telah siap dapat segera dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Ia juga mencontohkan masih adanya sejumlah program yang telah disepakati dalam pembahasan anggaran, namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih ada kelemahan dalam proses perencanaan dan eksekusi program.
"Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor. Ini yang akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SiLPA besar setiap tahun," tegasnya.
Meski menyampaikan kritik, Imam tetap mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun demikian, ia berharap Pemkot Surabaya dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan mempercepat realisasi program agar anggaran yang telah dialokasikan terserap secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya," pungkasnya. (Had)
Komentar