 |
| FGD yang digelar PWRI Kabupaten Sumenep di Tanean Kafe, Sumenep. (Dok/Istimewa). |
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, tenaga kesehatan, akademisi, dan insan pers untuk menghimpun berbagai pandangan terkait pelaksanaan Program MBG sekaligus merumuskan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Ketua DPC PWRI Kabupaten Sumenep, Rusydiyono, mengatakan diskusi tersebut digelar karena pelaksanaan Program MBG masih memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Menurutnya, selain mendapat apresiasi, program itu juga menerima kritik dan keluhan sehingga perlu dibahas secara terbuka.
"Walaupun ada sebagian masyarakat yang berterima kasih, tetapi juga banyak yang menyampaikan protes. Pertanyaannya, kenapa sudah diberi makan bergizi gratis masih muncul protes? Jawaban atas persoalan itu ingin kita pecahkan bersama melalui FGD ini," ujarnya.
Rusydiyono berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif agar Program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat terus berlanjut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPPG Surabaya atas dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
"Kami memang belum terbiasa menggelar kegiatan seperti ini. Namun dengan semangat untuk membantu memperbaiki berbagai persoalan, semoga diskusi sederhana ini mampu memberikan pencerahan sehingga program Presiden benar-benar berdampak dan dapat berlanjut," katanya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Joko Satrio, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Program MBG.
Menurutnya, masa libur sekolah menjadi waktu yang tepat bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum pelayanan kembali dilaksanakan.
"Pada masa liburan ini tidak ada kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program sebelum dimulai kembali," ungkapnya.
Joko menegaskan bahwa setiap program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya tentu terdapat berbagai tantangan yang membutuhkan masukan dari berbagai pihak.
Karena itu, ia menilai media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Media dapat menyampaikan informasi yang benar, menangkal hoaks, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Saya kira FGD ini menjadi ruang yang tepat untuk mempertemukan keduanya," katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung berbagai forum diskusi yang mampu memperkuat sinergi pemerintah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, media, dan seluruh elemen masyarakat demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti, S.H., anggota DPRD Kabupaten Sumenep Hairul Anwar, S.T., M.T., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohamad Iksan, S.Pd., M.T., serta Ketua Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep yang juga anggota Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Ahmaniyah, S.Gz.
Kegiatan dipandu oleh Duta Wicara Jawa Timur 2025, Aliya Zahra, S.Kom.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Sumenep, di antaranya perwakilan Kodim 0827/Sumenep, Polres Sumenep, organisasi perangkat daerah, akademisi, insan pers, serta berbagai elemen masyarakat yang memberikan perhatian terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. (Yud)
Komentar