 |
| PC PMII Sidoarjo saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.(Dok/Istimewa). |
Kritik tersebut disampaikan Kevin Maula, Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa PMII Sidoarjo. Ia menyoroti penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima beasiswa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan justru tidak terakomodasi karena terkendala klasifikasi data tersebut.
“Jangan sampai mahasiswa yang secara nyata membutuhkan bantuan pendidikan justru kehilangan kesempatan hanya karena data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Data seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan justru menjadi penghalang,” ujar Kevin.
Menurutnya, beasiswa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah harus benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan. Ketidaksesuaian data administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk memperoleh kesempatan pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., menyampaikan komitmen untuk mengawal persoalan tersebut. Ia menegaskan aspirasi terkait ketidaksesuaian data desil akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada instansi atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Komitmen itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengevaluasi mekanisme pendataan dan penetapan penerima beasiswa agar bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sidoarjo, Alfien Ananta, menegaskan persoalan beasiswa perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, program bantuan pendidikan harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mendorong agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti pada forum penyampaian pendapat, melainkan ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan dan pembenahan sistem pendataan penerima beasiswa.
Alfien menegaskan, PMII Sidoarjo akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan masa depan generasi muda.
Kevin berharap komitmen DPRD tidak berhenti sebagai respons atas aspirasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengawalan dan evaluasi kebijakan.
Baginya, persoalan beasiswa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut masa depan pendidikan generasi muda di Kabupaten Sidoarjo.
“Pendidikan tidak boleh dibatasi oleh ketidaksesuaian data. Pemerintah harus memastikan bahwa mahasiswa yang membutuhkan benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
PMII Sidoarjo berharap komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah konkret. Sebab, akses pendidikan yang adil harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar janji dalam ruang audiensi. (Syaif)
Komentar