![]() |
| Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Gus Hilman.(Dok/Istimewa). |
Persoalan itulah yang disoroti Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman. Ia menilai, kendala teknis yang berulang dalam pelaksanaan TKA telah menggeser makna ujian itu sendiri: dari mengukur prestasi menjadi mengukur keberuntungan lokasi sekolah.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang setiap tahun. Kemendikdasmen harus mengevaluasi seluruh kendala yang terjadi, membahasnya bersama pihak terkait, dan menyiapkan solusi konkret agar pelaksanaan TKA tahun depan bisa lebih baik,” ujar Gus Hilman, Rabu (18/11/2026).
Sorotan itu menguat setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui kendala TKA tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni gangguan jaringan, pemadaman listrik, hingga keterbatasan sarana prasarana yang memaksa sebagian siswa mengikuti ujian susulan.
Bagi Gus Hilman, pengakuan tersebut bukan sekadar catatan administratif. Itu adalah penanda bahwa persoalan teknis belum pernah benar-benar diselesaikan, padahal solusinya dapat diantisipasi melalui perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor.
“ PLN harus memberikan dukungan penuh dengan memastikan pasokan listrik selama pelaksanaan TKA. Jangan sampai ada pemadaman listrik ketika siswa sedang mengerjakan ujian,” tegasnya.
Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Menurutnya, stabilitas jaringan internet di sekolah penyelenggara harus dijamin, bukan sekadar diharapkan.
“Jaringan internet harus dipastikan stabil. Jangan sampai siswa kehilangan waktu atau terganggu konsentrasinya hanya karena koneksi internet ngadat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Lebih jauh, Gus Hilman mendorong Kemendikdasmen melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sekolah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung ujian berbasis digital. Pemetaan itu dinilai penting agar pemerintah dapat menyiapkan dukungan infrastruktur dan skema pelaksanaan alternatif jauh sebelum TKA digelar, bukan setelah masalah muncul.
Ia menegaskan, setiap siswa berhak mengikuti ujian dalam kondisi yang setara. Ketika satu siswa mengerjakan soal dengan tenang sementara siswa lain harus menunggu listrik menyala atau jaringan pulih, maka keadilan dalam pendidikan sedang dipertaruhkan.
“TKA tidak boleh terganggu persoalan teknis yang sebenarnya dapat diantisipasi. Siswa harus mendapatkan kesempatan mengikuti ujian secara lancar dan dengan kondisi yang setara,” pungkasnya. (Red)


Komentar